Unhas dan KLHK Jalin Kerja Sama Hadapi Perubahan Iklim

Banjir yang datang tiba-tiba, musim kemarau yang berkepanjangan, cuaca yang semakin sulit ditebak semua itu bukan lagi sekadar ramalan. Itu adalah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Perubahan iklim sudah di sini, dan respons kita harus lebih dari sekadar tanggap darurat. Butuh langkah yang tepat sasaran.

Di tengah situasi ini, membangun ketahanan berbasis ilmu pengetahuan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa fondasi sains yang kuat, upaya pembangunan justru bisa memperparah kerusakan lingkungan yang ada.

Merespon hal itu, Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup memutuskan untuk bergandengan tangan. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan aksi nyata yang terukur dan bisa diterapkan langsung di tingkat lokal.

Kerja sama itu resmi dimulai Kamis sore lalu, tepatnya 9 April 2026. Di Lounge Lantai 8 Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, kedua pihak menandatangani perjanjian sekitar pukul lima sore waktu setempat. Intinya, mereka ingin menyatukan keahlian akademis dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk menjawab tantangan iklim yang makin rumit.

Rijal M Idrus, Ketua Pusat Studi Perubahan Iklim Unhas, membeberkan salah satu fokus utama mereka: edukasi.

"Kami ingin penguatan edukasi perubahan iklim yang benar-benar berdasar pada bukti ilmiah, tapi bisa dijangkau masyarakat luas," ujarnya.

Harapannya, edukasi ini tak cuma menambah wawasan, tapi juga mengubah perilaku sehari-hari yang berdampak pada lingkungan. Mereka juga akan gencar melakukan program peningkatan kapasitas untuk berbagai pemangku kepentingan di daerah, lewat pelatihan dan pendampingan.

Menariknya, mahasiswa akan dilibatkan sebagai ujung tombak.

"Kami akan integrasikan program ini ke dalam KKN Tematik. Mahasiswa bisa jadi agen perubahan yang membawa solusi ilmiah langsung ke tengah masyarakat," jelas Rijal lagi.

Di sisi lain, Irawan Asaad, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim, menekankan pentingnya data.

Menurutnya, kolaborasi dengan Unhas akan diperkuat lewat pertukaran data dan informasi. Hal ini jadi pondasi untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat.

"Data yang terintegrasi itu krusial. Dari situlah kita bisa merancang kebijakan yang responsif dan berbasis bukti," katanya.

Ia juga menyoroti dukungan untuk kegiatan penelitian. Riset diharapkan bisa melahirkan inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan mitigasi dan adaptasi di Indonesia.

Tak hanya sampai di situ. Irawan menyebut rencana pendampingan implementasi aksi di tingkat lokal, seperti pengelolaan sampah berkelanjutan.

"Kita bisa lakukan pendampingan secara bersama-sama. Nantinya, ini diharapkan memberi dampak nyata dan bisa jadi contoh untuk wilayah lain," jelasnya.

Kolaborasi ini bahkan membuka peluang lebih luas, termasuk pengembangan program lewat skema hibah internasional. Tujuannya jelas: memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas program berbasis sains yang mereka gagas.

Pada akhirnya, pendekatan ilmiah ini memastikan setiap kebijakan punya dasar data yang kuat. Dengan dukungan pemodelan iklim dan riset empiris, pemerintah bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan merancang langkah adaptasi yang benar-benar efektif. Tanpa itu, kebijakan cenderung reaktif, boros biaya, dan hasilnya belum tentu optimal.

Selain itu, pendekatan ini membantu mengalokasikan sumber daya yang seringkali terbatas ke wilayah dan kelompok masyarakat yang paling rentan. Ini soal keadilan. Agar upaya adaptasi yang kita lakukan tidak hanya efektif, tapi juga merata.