Mahfud MD Nilai Surat BEM UGM ke UNICEF Cerminkan Kegalauan atas Kondisi Pendidikan

MURIANETWORK.COM - Pakar hukum tata negara Mahfud MD memberikan tanggapannya terkait surat yang dikirimkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) kepada UNICEF. Surat itu merupakan respons atas tragedi seorang siswa sekolah dasar yang bunuh diri diduga karena ketidakmampuan membeli alat tulis. Menurut Mahfud, langkah tersebut mencerminkan kegalauan dan keresahan mendalam terhadap kondisi pendidikan di Indonesia.

UNICEF Bukan Pengambil Keputusan Politik

Mahfud menjelaskan bahwa meski langkah tersebut simbolis, UNICEF sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan konkret terkait tata kelola dalam negeri sebuah negara. Lembaga PBB itu, dalam pandangannya, lebih berperan dalam pemberian bantuan.

"Itu mungkin sudah sangat galau, sangat resah ini Ketua BEM UGM, kok bisa terjadi begini negaraku, lalu kirim surat ke UNICEF. UNICEF saya kira tidak bisa mengambil tindakan apa-apa," tuturnya dalam sebuah diskusi yang tayang pada Selasa (17/02/2026).

Ia melanjutkan bahwa keputusan politik berskala global hanya bisa dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri. Namun, Mahfud menilai PBB pun akan kesulitan menjatuhkan sanksi untuk persoalan yang secara hukum merupakan tanggung jawab internal suatu negara.

Suara Kritis yang Sah dan Simbolik

Di balik keterbatasan jalur yang ditempuh, Mahfud melihat substansi dari aksi tersebut justru penting. Apa yang disampaikan sang ketua BEM dinilainya sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang sah, tanpa muatan kriminal, sekaligus menjadi corong keresahan banyak pihak di masyarakat.

"Menurut saya secara simbolik Ketua BEM UGM sudah meneriakkan sesuatu yang benar," ujar Mahfud.

Ia memaklumi jika ekspresi anak muda terkadang terkesan keras. Tujuannya, agar suara mereka didengar, bukan hanya oleh lembaga internasional, tetapi juga oleh publik luas. Bahkan, viralnya isu tersebut justru dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar selama berdasar pada kebenaran.

"Jangan dilawan di-counter dengan viral yang sebaliknya, yang sengaja direkayasa. Ini kan negara kita, kita ingin baik bersama-sama, kan begitu," tegasnya.

Menyoroti Respons yang Tidak Beradab

Mahfud kemudian menyayangkan kabar bahwa sang pengkritik justru mendapat penguntitan. Praktik semacam ini, meski kerap diwarnai klaim dan penyangkalan, ia sebut sebagai tindakan yang tidak beradab. Ia mengingatkan pola serupa pernah terjadi pada aktivis kritis lainnya, di mana kehidupan pribadi dan keluarga mereka diganggu.

"Sama juga dulu Ketua BEM UI itu kan, yang begitu keras, lalu ibunya yang didatangi di sana, dibongkar rahasia-rahasia pribadinya, gitu. Itu tidak beradab sebenarnya," ungkapnya dengan nada prihatin.

Panggilan untuk Evaluasi Mendalam

Di akhir pernyataannya, Mahfud menekankan bahwa pemerintah harus merespons isu ini dengan serius dan bijak. Tragedi memilukan seperti bunuh diri siswa SD dan fenomena anak-anak yang terpaksa bekerja di jalanan harus menjadi alarm pengingat yang keras.

"Harus menjadi bahan evaluasi ini apa yang terjadi, terutama menyangkut anak-anak kita semua. Saya ngeri anak-anak kita di Indonesia yang kita tidak bisa bayangkan ini besok bisa kerja apa, besok bisa jadi apa kalau kecil saja makan tidak bisa," kata Mahfud, menyuarakan kekhawatirannya akan masa depan generasi muda.