SulawesiPos.com – Pro dan kontra mewarnai langkah Pemerintah Kota Makassar menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Banyak yang protes, tapi tak sedikit pula yang mendukung. Intinya, trotoar dan badan jalan yang sempat dipadati lapak kini perlahan dikosongkan.

Bagi para pedagang, lapak itu bukan sekadar tempat jualan. Itu adalah nafas perekonomian keluarga. Namun begitu, di sisi lain, hak pejalan kaki jadi terabaikan. Akses drainase tersumbat, ketertiban kota pun terganggu. Dua kepentingan ini terus berbenturan, menciptakan dinamika yang pelik di tengah masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, tak menampik adanya gejolak ini. Menurutnya, dibutuhkan keberanian dan konsistensi untuk menghadapinya.

“Ada yang menilai penataan ini pro dan kontra, pasti ada. Tapi kalau kita mau melakukan perubahan, pasti ada konsekuensi yang muncul,”

tegas Appi.

Dia bersikukuh, penataan akan terus berjalan meski banyak PKL yang keberatan. Tujuannya jelas: membuat Makassar lebih bersih dan tertata. “Penataan ini akan terus berlanjut, di semua kecamatan. Perlahan, sedikit demi sedikit kita tata agar kota ini bersih,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Relokasi Jadi Jalan Tengah

Lantas, bagaimana nasib para pedagang? Appi menyatakan pemerintah tidak serta-merta mengusir mereka. Upaya yang dilakukan adalah mencari keseimbangan antara ketertiban kota dan kelangsungan ekonomi warga kecil.

Lapak yang menjadi sasaran penertiban adalah yang benar-benar mengganggu: yang memakan trotoar, menutup drainase, memenuhi badan jalan, atau menghalangi depan bangunan.

“Proses yang kami lakukan ini bukan mematikan kehidupan ekonomi mereka. Kami memastikan supaya hak-hak orang lain juga tetap bisa terjaga,”

jelasnya.

Nah, sebagai solusi, Pemkot Makassar konon sudah menyiapkan lokasi baru yang lebih representatif. Mereka tak cuma dipindah begitu saja, melainkan akan dibangunkan sentra UMKM tematik. Rencananya, akan ada pengembangan food court dan kawasan khusus PKL.

Appi mengklaim sejumlah titik sudah diidentifikasi. Aset milik daerah yang menganggur akan dioptimalkan untuk menampung para pedagang ini.

“Sambil menata kota, relokasi sudah ada opsi yang menjadi pilihan bagi PKL jualan. Ke depan, skema pemerintah kota akan berusaha mengadakan lahan untuk tempat PKL,”

ungkapnya. Harapannya, dengan skema ini, kota tertata dan perekonomian akar rumput tetap bisa bergulir.