Anggota DPR Kritik Target Konsumsi Susu Anak, Sebut Statistik Bohong

MURIANETWORK.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyatakan keprihatinan mendalam atas rendahnya angka konsumsi susu rutin di kalangan anak Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke salah satu pabrik pengolahan susu di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026). Menurutnya, puluhan juta anak belum mendapat akses memadai terhadap minuman bergizi ini, sebuah kondisi yang memerlukan sinergi konkret antara pemerintah dan pelaku industri swasta.

Keprihatinan di Balik Statistik

Dalam paparannya, Putra Nababan secara tegas mengkritik pendekatan yang terlalu mengandalkan angka-angka statistik, yang dinilainya kerap tak menyentuh akar persoalan. Ia mencontohkan kebijakan yang hanya menargetkan konsumsi susu satu hingga dua kali seminggu. Bagi politisi senior itu, target semacam itu justru berpotensi menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang kondisi gizi anak-anak di tanah air.

“Padahal Presiden minta minum susu. Lalu kita justifikasi seminggu dua kali supaya statistiknya bagus. Itu namanya statistik bohong. Faktanya, mereka tidak minum susu,” tegasnya.

Panggilan untuk Kolaborasi Nyata

Lebih dari sekadar kritik, Putra menekankan bahwa pemenuhan gizi anak adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah. Peran industri swasta, dengan kemampuan produksi dan distribusinya, dinilai sangat krusial untuk memperluas jangkauan dan keterjangkauan produk susu. Ia mendorong Kementerian Perindustrian untuk mengambil peran koordinatif yang lebih aktif, menggalang seluruh pemangku kepentingan dalam satu tujuan bersama.

“Apa tanggung jawab perindustrian? Di sini kuncinya. Kumpulkan swasta. Di tengah kecanggihan produksi industri susu, masih ada jutaan anak-anak yang tidak bisa minum susu. Ini harus kita pandang dengan hati, bukan hanya dengan kepala,” ungkapnya.

Membangun Industri Pangan Berbasis Gizi

Solusi jangka panjang yang ditawarkan adalah dengan menjadikan peningkatan konsumsi susu sebagai bagian integral dari pembangunan industri pangan nasional. Visinya adalah menciptakan sistem yang tidak hanya berdaya saing dan berkelanjutan, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya generasi penerus. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan stunting dan defisit gizi lainnya.

Dengan nada yang mengharukan, Putra menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang kemanusiaan. “Saya ingin membuka hati kita semua. Di tengah pabrik yang hebat ini, masih ada jutaan anak yang tidak bisa minum susu,” pungkasnya.

Kunjungan kerja tersebut menyiratkan sebuah urgensi: di balik kemajuan industri, masih terbentang tantangan besar dalam memastikan hak dasar anak atas gizi yang layak. Panggilan untuk bertindak ini menunggu respons dan aksi nyata dari semua lini.