Prabowo dan Alarm Demokrasi: Ketika Kritik Dikira Ancaman

Demokrasi Tak Boleh Takut pada Rakyatnya

Pemimpin yang kuat justru yang tak alergi kritik. Ia mampu mengolah suara protes menjadi energi untuk perbaikan. Demokrasi itu tumbuh dari kepercayaan, bukan ketakutan. Percaya bahwa rakyatnya dewasa untuk bersuara, dan negaranya bijak untuk mendengar.

Pernyataan seorang presiden punya daya resonansi yang luar biasa. Sampai ke aparat paling bawah sekalipun. Kalau narasi "demo pasti rusuh" lebih kencang daripada "demo adalah hak konstitusi", ya aparat di lapangan akan bertindak sepihak. Mereka akan lebih waspada pada massa daripada pada potensi pelanggaran HAM yang mungkin mereka lakukan sendiri.

Ini bukan soal pribadi Pak Prabowo. Ini soal arah demokrasi kita mau dibawa ke mana. Apakah negara akan jadi rumah untuk berdialog, atau malah berubah jadi benteng yang curiga pada setiap penghuninya?

Negara memang wajib tegas pada anarkisme dan perusakan. Tapi ketegasan itu harus tepat sasaran. Membedakan antara demonstran damai dan pelaku kerusuhan adalah keharusan. Bukan hanya hukum, tapi juga moral.

Kalau aparat serius menegakkan hukum, fokusnya harus pada tiga hal. Pertama, mengidentifikasi dan menindak provokator, bukan mengkriminalisasi massa. Kedua, melindungi hak menyampaikan pendapat, seperti yang dijamin konstitusi. Ketiga, transparan dalam menangani konflik, biar publik tidak kehilangan kepercayaan.

Tanpa itu, ya peringatan tentang kerusuhan cuma akan dibaca sebagai sinyal untuk membatasi ruang sipil. Titik.

Pada akhirnya, kritik bukan ancaman bagi negara. Justru negara yang takut dikritiklah yang sedang dalam bahaya. Demokrasi yang sehat itu ramai, berisik, penuh protes. Tapi ia mampu mengelola perbedaan itu dengan adil dan beradab.

Jika kritik dianggap ancaman, yang terancam bukan cuma kebebasan kita hari ini. Tapi masa depan demokrasi itu sendiri.

Dan ketika alarm bahaya itu berbunyi, sudah seharusnya kita semua mendengarnya.