Anggaran 2025 untuk Lumbung Pangan 2024: Praktik Cepat Saji yang Mengundang Tanda Tanya

Proyek lumbung pangan nasional kembali mencuat ke permukaan, dan kali ini sorotannya tajam ke arah yang berbeda: soal uang. Tepatnya, soal anggaran tahun 2025 yang katanya sudah dipakai untuk kegiatan di tahun 2024. Praktik ini, kalau benar terjadi, tentu bikin kita mengernyit. Bagaimana bisa dana untuk masa depan dipakai sekarang? Ini bukan cuma soal teknis penganggaran, tapi menyentuh hal yang lebih fundamental: tata kelola keuangan negara dan transparansinya.

Nah, program food estate sendiri sebenarnya punya cita-cita mulia: memperkuat ketahanan pangan kita. Gagasan yang bagus, kan? Tapi menurut sejumlah pengamat, jalan yang ditempuh bermasalah. Dari perencanaan yang terkesan dipaksakan, eksekusi yang buru-buru, sampai yang lagi ramai ini: penggunaan anggaran lintas tahun yang terasa janggal. Pola-pola seperti ini yang akhirnya memunculkan sederet tanda tanya dan kekhawatiran.

Di sisi lain, aturan penganggaran negara itu jelas. Prinsipnya, belanja harus sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Begitu dana dari masa depan dipakai lebih awal, kekacauan administrasi bisa muncul. Proses audit dan pertanggungjawaban pun jadi rumit. Ini ibaratnya membuka pintu untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

Lalu, apa saja sih potensi kerugiannya? Daftarnya cukup panjang.

Pertama, soal inefisiensi. Kita sudah lihat sendiri, beberapa lokasi food estate sebelumnya hasilnya jauh dari harapan. Lahan menganggur, gagal panen, dan seterusnya. Dana yang digelontorkan besar, tapi hasilnya tak sebanding. Kalau pola anggaran yang "cepat saji" ini dipakai lagi, ya risiko pemborosan uang rakyat makin besar saja.