Anggaran 2025 untuk Lumbung Pangan 2024: Praktik Cepat Saji yang Mengundang Tanda Tanya

Proyek lumbung pangan nasional kembali mencuat ke permukaan, dan kali ini sorotannya tajam ke arah yang berbeda: soal uang. Tepatnya, soal anggaran tahun 2025 yang katanya sudah dipakai untuk kegiatan di tahun 2024. Praktik ini, kalau benar terjadi, tentu bikin kita mengernyit. Bagaimana bisa dana untuk masa depan dipakai sekarang? Ini bukan cuma soal teknis penganggaran, tapi menyentuh hal yang lebih fundamental: tata kelola keuangan negara dan transparansinya.

Nah, program food estate sendiri sebenarnya punya cita-cita mulia: memperkuat ketahanan pangan kita. Gagasan yang bagus, kan? Tapi menurut sejumlah pengamat, jalan yang ditempuh bermasalah. Dari perencanaan yang terkesan dipaksakan, eksekusi yang buru-buru, sampai yang lagi ramai ini: penggunaan anggaran lintas tahun yang terasa janggal. Pola-pola seperti ini yang akhirnya memunculkan sederet tanda tanya dan kekhawatiran.

Di sisi lain, aturan penganggaran negara itu jelas. Prinsipnya, belanja harus sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Begitu dana dari masa depan dipakai lebih awal, kekacauan administrasi bisa muncul. Proses audit dan pertanggungjawaban pun jadi rumit. Ini ibaratnya membuka pintu untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

Lalu, apa saja sih potensi kerugiannya? Daftarnya cukup panjang.

Pertama, soal inefisiensi. Kita sudah lihat sendiri, beberapa lokasi food estate sebelumnya hasilnya jauh dari harapan. Lahan menganggur, gagal panen, dan seterusnya. Dana yang digelontorkan besar, tapi hasilnya tak sebanding. Kalau pola anggaran yang "cepat saji" ini dipakai lagi, ya risiko pemborosan uang rakyat makin besar saja.

Kedua, dampak lingkungan seringkali terabaikan. Pembukaan lahan besar-besaran di area yang sebenarnya tidak ideal untuk pertanian intensif itu berisiko tinggi. Yang terjadi malah kerusakan ekosistem, tanah yang jadi tak subur, plus berpotensi memicu gesekan dengan warga setempat. Kerugian ekologis macam ini susar dihitung dengan rupiah, tapi efeknya bisa bertahan puluhan tahun.

Tak kalah penting, kepercayaan publik juga taruhannya. Masyarakat awam pun pasti bertanya-tanya. Ketika proyek strategis dikelola dengan pola anggaran yang tidak jelas, timbul kecurigaan. Apakah ini benar untuk rakyat, atau cuma proyek mercusuar yang minim evaluasi? Hilangnya kepercayaan ini mahal harganya.

Dari sudut pandang tata kelola, pengawasan jadi kacau. Lembaga audit seperti BPK bakal kesulitan menelusuri aliran dana yang melompat-lompat antar tahun anggaran. Menilai kesesuaiannya jadi pekerjaan rumah yang berat, dan celah untuk penyimpangan bisa saja menganga. Risiko hukumnya nyata.

Beberapa pengamat ekonomi punya pandangan lain. Mereka bilang, alih-alih memaksakan mega-proyek dengan anggaran yang dipaksakan, pemerintah mestinya lebih fokus ke hal-hal mendasar. Misalnya, menguatkan sektor pertanian rakyat secara langsung. Perbaikan irigasi, memastikan petani dapat pupuk dengan mudah, dan menstabilkan harga hasil bumi. Langkah-langkah konkret seperti itu dinilai lebih efektif dan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan.

Pada akhirnya, kontroversi lumbung pangan ini jadi pengingat yang berharga. Proyek sebesar dan sepenting apapun harus dibangun dari fondasi yang kokoh: perencanaan matang, anggaran yang transparan, dan evaluasi yang jujur. Tanpa itu, yang tertinggal bukan lumbung pangan, melainkan daftar panjang kerugian. Kerugian uang, kerugian lingkungan, dan yang paling sulit diperbaiki: kerugian kepercayaan.