Keputusan Indonesia untuk ikut serta dalam Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat ternyata tak lepas dari sorotan. Amnesty Internasional, organisasi HAM global, justru melihat langkah ini sebagai sebuah kemunduran. Mereka menilai, bergabung dengan inisiatif AS di bawah Trump bisa merusak komitmen Indonesia sendiri terhadap tatanan hukum internasional.
Di sisi lain, posisi Indonesia saat ini cukup unik: mereka sedang memimpin Dewan HAM PBB. Nah, inilah yang jadi titik kritik utama.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, tak sungkan menyuarakan kecamannya.
“Bagaimana Indonesia efektif memimpin Dewan HAM jika membebek ke Trump yang lagi menyerang sistem internasional PBB? Miris,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (27/1).
Menurut Usman, Board of Peace itu cuma bagian dari serangan Trump terhadap PBB dan lembaga-lembaga keadilan internasional. Klaim perdamaian yang diusung, lanjutnya, justru dipakai untuk melemahkan jaminan hak asasi manusia universal – termasuk yang diemban oleh Dewan HAM yang dipimpin Indonesia.
"Ini menegaskan standar ganda Indonesia," tegasnya.
Ia merasa keputusan ini seperti tamparan. Bayangkan, puluhan tahun diplomasi Indonesia membangun sistem global berdasarkan nilai-nilai universal dan kesetaraan antarnegara. Kini, alih-alih memperbaiki kelemahan yang ada, pemerintah dinilai malah ikut merusak fondasi yang susah payah dibangun pasca Perang Dunia II.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Minta Pejabat Tak Gelar Open House Mewah Menjelang Lebaran 2026
Tim Hukum RRT Bubar, Roy Suryo dan Tifa Bentuk Advokat Baru Troya
DPRD Sulsel Desak Pemprov Segera Bayar Sisa Rp18 Miliar Ganti Rugi Lahan Stadion Sudiang
Refly Harun Duga Laporan Ijazah Jepang Paksa Rismon Sianipar Ajukan Restorative Justice