Tiga Fraksi Kunci DPR Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Dukungan untuk posisi Polri langsung di bawah Presiden kembali mengemuka di Gedung DPR. Kali ini, suara itu datang dari beberapa fraksi kunci, menanggapi wacana yang sempat beredar soal kemungkinan Korps Bhayangkara ditempatkan di bawah suatu kementerian. Mereka sepakat, struktur yang ada sekarang sudah ideal.

Dari Fraksi PKS, Nasir Djamil dengan tegas menyatakan posisi saat ini adalah yang terbaik. Ia menegaskan, hal itu sesuai dengan ketetapan MPR yang sudah ada.

"Fraksi PKS mendukung penuh. Kondisi idealnya ya Polri tetap di bawah Presiden, seperti diamanatkan Ketetapan MPR No. 7 Tahun 2000. Kami berharap ini bisa dipertahankan agar kepolisian tetap bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat," ujar Nasir dalam Rapat Kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin lalu.

Nada serupa datang dari kubu Golkar. Rikwanto, anggota Komisi III, justru menyarankan Polri untuk fokus pada kinerja ketimbang larut dalam kekhawatiran. Menurutnya, kunci utamanya adalah membuktikan diri di lapangan.

"Tak perlu cemas dengan wacana. Tunjukkan saja sisi terbaik Polri dalam melayani dan menegakkan hukum. Kalau kerjanya bagus, simpati dan rasa cinta masyarakat pasti kembali," tegas Rikwanto.

Ia kemudian menambahkan harapan fraksinya. "Pada akhirnya, Fraksi Golkar berpendapat Polri harus tetap langsung di bawah Bapak Presiden. Ini amanat undang-undang dan reformasi. Tinggal eksekusinya saja yang harus maksimal," tambahnya.

Di sisi lain, dukungan juga mengalir dari PKB. Abdullah, anggota fraksi tersebut, tak hanya menyatakan sokongan tetapi juga menyelipkan kilas balik sejarah. Ia mengingatkan peran penting Gus Dur dalam pemisahan ini.

"Dulu, Gus Dur berani melawan elite militer. Dari situ lah kemudian terbit Ketetapan MPR yang memposisikan Polri di bawah Presiden dan memisahkannya dari ABRI," ucap Abdullah.

Jadi, meski wacana lain sempat mencuat, suara dari tiga fraksi ini cukup jelas. Mereka ingin status quo dipertahankan, dengan Polri tetap berdiri langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.