KPK Tangkap Dua Kepala Daerah, Disebut Titipan yang Dulu Mengemis Endorse

Dua Kepala Daerah Ditangkap KPK Disebut "Titipan Jokowi", Jhon Sitorus: Mereka Sempat Mengemis Endorse

Suasana politik kembali memanas. Dalam satu hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua kepala daerah: Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi. Penangkapan ini langsung memantik reaksi keras dari pegiat media sosial Jhon Sitorus.

Lewat unggahannya, Sitorus tak main-main. Ia menyebut kedua pejabat itu sebagai "titipan Presiden Joko Widodo".

“Dua kepala daerah yang ditangkap KPK hari ini adalah titipan Jokowi semua,”

tulisnya pada Selasa (20/1/2026). Baginya, peristiwa ini bukan sekadar operasi rutin. Ini adalah simbol. Tanda-tanda mulai runtuhnya jejaring kekuasaan Jokowi di berbagai daerah.

Menurut pengamatannya, jelang Pilkada dulu, kedua politisi ini aktif sekali mencari dukungan. Mereka butuh restu dari Istana. Bahkan, Jhon menggunakan istilah yang cukup kasar untuk menggambarkannya.

“Menjelang Pilkada, mereka mengemis endorse ke Jokowi,”

Unggahan itu langsung meledak. Ruang digital pun ramai. Sebagian netizen mengangguk, melihat ini sebagai kritik tajam untuk praktik politik patronase yang sudah mengakar. Tapi tak sedikit pula yang mengernyit. Mereka menilai pernyataan Jhon terlalu tendensius, masih perlu pembuktian di ranah hukum.

Narasi Sitorus makin keras. Ia menilai kasus-kasus hukum yang mulai menjerat orang-orang dekat Jokowi adalah pertanda. Kekuasaan sang presiden pasca-lengser mulai rapuh.

“Jokowi mulai rontok di segala lini. Termakan oleh kelakuannya yang tamak, rakus, dan haus kekuasaan,”

tegasnya. Pernyataan ini seperti menyiram bensin ke bara opini yang sudah ada. Banyak yang kini melihat dinamika pasca-2024 memang sedang pada fase peralihan kekuasaan. Figur-figur lama seakan kehilangan tamengnya.

Lalu, bagaimana tanggapan pihak berwenang? Sampai saat ini, KPK belum berkomentar soal keterkaitan politik apa pun. Lembaga antirasuah itu berpegang pada prinsipnya: setiap penindakan murni berdasarkan bukti dan prosedur hukum. Bukan urusan politik.

Di sisi lain, baik dari kubu Sudewo maupun Maidi juga masih bungkam. Mereka belum memberikan pernyataan resmi menanggapi riuhnya tudingan di media sosial.

Yang jelas, kasus ini kembali mengingatkan kita pada satu hal: irisan antara kekuasaan dan penegakan hukum di negeri ini memang selalu runyam. Di tengah mata publik yang makin kritis terhadap korupsi, semua menunggu. Apakah hukum benar-benar akan ditegakkan tanpa pandang bulu? Atau justru akan selalu dibaca sebagai bagian dari drama transisi kekuasaan yang tak berkesudahan?

Pernyataan Jhon Sitorus, terlepas dari pro-kontranya, telah menambah suhu politik. Sekaligus mengingatkan kita semua pada satu tuntutan lama: KPK harus tetap independen. Transparan. Dan berani menyasar siapa pun.