Senator Papua Barat Daya Desak Prabowo: Stop Sawit, Orang Papua Tidak Suka!

Suara penolakan terhadap perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua kembali bergema, kali ini dari dalam ruang sidang negara. Rabu lalu, tepatnya tanggal 14 Januari, suasana rapat paripurna DPD RI tiba-tiba tersentak. Senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, berdiri dan mengambil alih perhatian. Dengan nada tegas, ia menyuarakan kegelisahan yang selama ini membara di tanah Papua.

Di hadapan pimpinan dan sejumlah anggota dewan, Finsen tak bertele-tele. Ia mendesak agar keresahan ini langsung dibawa ke meja Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Baginya, proyek sawit sama sekali bukan prioritas.

"Sampaikan ke Presiden, stop barang itu. Orang Papua tidak suka sawit,"

Ucapannya singkat, namun keras dan jelas terdengar di seluruh ruangan.

Bagi Finsen, ekspansi sawit justru membawa masalah berlapis. Konflik agraria bakal makin runyam, lingkungan rusak, dan ruang hidup masyarakat adat terus tergerus. Ia berargumen, pembangunan di Papua harusnya dimulai dari hal-hal yang pokok. Bukan dari kepentingan investasi besar-besaran yang, jujur saja, kerap mengabaikan hak-hak warga asli.

Namun begitu, sawit bukan satu-satunya persoalan yang ia sorot. Ada satu hal lain yang juga mengusiknya: rencana pembentukan batalion ketahanan pangan di wilayah tersebut. Finsen mempertanyakan logika di baliknya. Untuk apa membawa satuan bersenjata dalam program yang katanya bertujuan menyediakan pangan?

"Yang didatangkan ini batalion pertanian atau perkebunan? Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,"

Pernyataannya itu menyentuh sebuah kekhawatiran yang sudah lama beredar. Masyarakat Papua seringkali melihat pendekatan keamanan yang menyusup ke dalam program pembangunan. Alih-alih membawa rasa aman, kehadiran militer justru bisa menimbulkan ketakutan dan menjauhkan negara dari rakyatnya.

Menanggapi interupsi yang cukup menohok itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin langsung merespons. Ia berjanji akan menjembatani aspirasi ini. Pertemuan konsultatif dengan Presiden Prabowo sedang diupayakan jadwalnya.

"Kami sedang mencari jadwal pertemuan, termasuk dengan Pak Presiden, untuk menyampaikan hal yang sama,"

kata Sultan.

Desakan Finsen ini bukan yang pertama. Ia adalah bagian dari deretan suara kritis dari Papua yang meminta pemerintah pusat untuk benar-benar memikirkan ulang arah pembangunan. Pertanyaan besarnya tetap sama: apakah kebijakan yang ada sungguh-sungguh untuk kesejahteraan warga Papua, atau justru melenceng dari kebutuhan paling mendasar mereka?