Gunungan Sampah di Cimanggis: Dompet Warga Kempis, Anggaran Membengkak

Rabu (7/1) pagi itu, pemandangan di depan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, benar-benar memprihatinkan. Sebuah gunungan sampah menggunung tinggi, memakan hampir separuh badan jalan. Kendaraan yang melintas di jalur satu arah itu terpaksa merayap pelan, berebut sisa ruas jalan yang belum tertimbun. Rupanya, tumpukan itu sudah dibiarkan lebih dari seminggu, tak kunjung diangkut.

Yang bikin miris, meski tumpukan sudah menjulang, warga tetap saja membuang sampah ke lokasi yang disebut sebagai TPS itu. Kontainer sampah yang ada malah ikut tertimbun, tak kelihatan lagi. Semula, sampah-sampah itu berserakan tak karuan. Lalu, petugas pasar meminta seorang kuli panggul untuk merapikannya. Jadilah tumpukan raksasa itu, agar tak menggelinding ke jalan.

“Banyak orang buang sampah asal beber-beber (lempar) menggelinding, berserakan, ya akhirnya saya bertugas menata,” kata Anto, sang kuli panggul.

Warga lain, Imun dari Pamulang, punya alasan sendiri. “Nggak ada [tempat pembuangan sampah] yang lain. Yang di Ciputat juga udah enggak boleh. Adanya di sini doang, makanya orang-orang pada ke sini,” ujarnya. Ia hampir tiap hari membuang sampah ke Cimanggis.

Dompet Kempis Akibat Bau Busuk

Dampaknya langsung terasa. Arus lalu lintas macet, terutama saat jam sibuk. Motor, mobil, bahkan bus, semua merangkak pelan. Tapi gangguan terbesar bukan cuma kemacetan. Sampah yang kebanyakan limbah rumah tangga dan pasar itu mulai membusuk. Bau menusuk menyergap, memaksa pengendara menutup hidung atau merapatkan masker, lalu gaspol menjauh.

Warga sekitar pun jadi korban. Nunung, penjaga warteg di seberang pasar, harus berhadapan dengan gunungan sampah sejak Desember 2025. Padahal, sejak 2018 ia bekerja di situ, sampah selalu rajin diangkut tiap pagi. “Baru kali ini separah ini,” katanya.

Kini, dompetnya ikut kempis. Pengunjung wartegnya sering ogah makan karena bau dan pemandangan yang tak sedap. Omzet pun merosot. “... ada orang mau makan, enggak jadi. Katanya, ‘Ah, bau,’” cerita Nunung pilu. Ia terpaksa mengurangi porsi masakan. Ia sendiri sering pusing dan mual, anaknya bahkan pernah muntah karena tak tahan.

Nasib serupa menimpa warkop tepat di depan tumpukan. Kang Eman, pemiliknya, mengeluh pelanggan enggan duduk lama. Pendapatannya pun merosot.

Untungnya, setelah lebih dari seminggu dibiarkan, sampah akhirnya diangkut petugas DLH Tangsel pada malam 7 Januari 2026. Keesokan harinya, jalanan depan pasar sudah bersih.

Anggaran Membengkak untuk Buang Sampah ke Tetangga

Lantas, apa penyebabnya? Kepala Dinas Kominfo Tangsel, Tubagus Asep Nurdin, mengakui masalah ini berawal dari Desember 2025. Pemicunya adalah TPA Cipeucang yang sudah overcapacity dan perlu ditata. Padahal, TPA itu satu-satunya tempat pembuangan akhir bagi lebih dari 1,4 juta warga Tangsel yang menghasilkan 1.200 ton sampah per hari.

“Otomatis jeda sehari saja, itu sampah sudah numpuk. Kebayang kalau 1.000 ton enggak diangkut, per harinya sudah kayak apa,” ujar Asep.

Pemkot pun kelabakan. Mereka awalnya berhasil kerja sama dengan Kota Serang untuk membuang 500 ton sampah per hari ke TPA Cilowong. Tapi protes warga Serang memaksa kerja sama itu dihentikan. Akhirnya, sampah dialihkan ke Cileungsi, Bogor. Biayanya? Tak main-main: sekitar Rp 90 juta per hari.

Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan merinci, 200 ton sampah dikirim ke Cileungsi dengan tarif Rp 450 ribu per ton. Total ya Rp 90 juta sehari. Sungguh pengeluaran yang tak kecil.

Dari total 1.000 ton lebih sampah Tangsel, hanya 427 ton yang dikelola DLH untuk dibawa ke TPA. Selebihnya ditangani swasta atau lewat program 3R. Namun, keterbatasan TPA membuat proses pengangkutan jadi lambat. Status tanggap darurat sampah pun diperpanjang sampai 19 Januari.

Longsor, Ancaman yang Selalu Mengintai

Masalah ini ternyata bukan cuma milik Tangsel. Kota-kota lain seperti Depok, Bogor, Bandung, bahkan Yogyakarta dan Bali juga menghadapi krisis serupa. Mereka semua bergantung pada TPA yang sudah kelebihan muatan.

Di Depok, penumpukan sempat terjadi di TPS Baktijaya awal 2026. Penyebabnya, TPA Cipayung yang jadi tujuan akhir sering longsor saat hujan. Longsoran itu menutup akses truk, sehingga antrean mengular dan pembuangan tertunda.

“Makanya kalau sudah musim hujan, kami sudah siap-siap. Pasti sering longsor sampah. TPA sudah overload, kami paksakan sampah [masuk ke] sana. Kalau hujan ya volume airnya banyak, jadi longsor,” tutur Dimas Maulana, pengawas di TPS Baktijaya.

Di Kabupaten Bogor, TPA Galuga bahkan pernah longsor pada Agustus 2025 dan menewaskan seorang operator alat berat. Padahal, TPA itu harus menampung sekitar 2.000 ton sampah setiap harinya.

Potret Krisis yang Semakin Pelik

Di kota wisata seperti Yogyakarta, sampah juga jadi momok. TPA Piyungan yang melayani Kota Yogya, Sleman, dan Bantul harus menampung 700–900 ton sampah per hari. Padahal, kapasitas idealnya cuma 650 ton. Overload ini pernah memaksa penutupan TPA pada 2023, yang berujung pada tumpukan sampah di mana-mana.

Wahyu Eka Setyawan dari Walhi melihat ini sebagai akumulasi tata kelola yang salah. “Kita sedang menghadapi semacam katastrofe … karena kemungkinan besar di daerah-daerah banyak TPA yang sudah mengalami overload,” katanya.

Ia menilai akar masalahnya ada pada implementasi UU Pengelolaan Sampah yang tersendat. Banyak daerah hanya menyalin kebijakan pusat tanpa menyesuaikan kondisi lokal. Alhasil, program pengelolaan sampah berjalan timpang. Surabaya mungkin relatif mapan, Bandung lebih mengandalkan komunitas, sementara banyak daerah lain benar-benar tenggelam dalam sampah.

Harapan dari Pengolahan Sampah Jadi Listrik

Di tengah kebuntuan, muncul secercah harapan dari pusat. Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan diterbitkan. Aturan ini ingin mempercepat pembangunan PLTSa di kota-kota besar yang produksi sampahnya di atas 1.000 ton per hari.

Regulasi ini menawarkan kepastian tarif listrik dan kemudahan perizinan untuk menarik investor. Pemerintah daerah, termasuk Tangsel, pun mulai bersiap. Mereka sudah menandatangani kontrak kerja sama dan fokus menyiapkan fasilitas pendukung.

“Kami senantiasa melakukan evaluasi periodik,” kata Asep Nurdin soal langkah Tangsel.

Tapi, jalan ini tak mulus. Walhi meragukan PSEL sebagai solusi. Menurut Wahyu, penerapannya mahal, butuh waktu lama, dan syarat utamanya adalah sampah harus terpilah dengan baik suatu hal yang masih jauh dari realita di Indonesia. Proses pembakaran juga menyisakan residu beracun.

“Solusi jangka panjang seharusnya fokus pada pengurangan dari sumbernya,” tegas Wahyu.

Oase Kecil di Tengah Gurun Sampah

Namun, di balik semua masalah kompleks itu, ada titik terang. Di RW 09 Setu, Kelurahan Bakti Jaya, Tangsel, warga menjalankan bank sampah sejak tujuh tahun lalu. Mereka memilah sampah anorganik seperti plastik dan kertas, lalu menjualnya ke pengepul.

“Sebenarnya sih nilainya enggak seberapa. Plastik-plastik itu paling sekilo Rp 300. Yang lebih penting kan partisipasi untuk mengurangi sampah,” ujar Nuning, koordinator bank sampah setempat.

Dari sekitar 100 kepala keluarga, mereka bisa mengumpulkan 300–500 kg sampah terpilah setiap kali timbang. Hasilnya ditabung dan dibagikan saat Lebaran. Bahkan, sebagian warga mulai mengolah sampah organik jadi kompos.

Inisiatif sederhana ini membuat mereka tak terlalu terpukul saat krisis sampah melanda. Saat pengangkutan oleh DLH terhenti, warga RW 09 tak kebingungan. Mereka sudah mengelola sampahnya sendiri. Sebuah bukti bahwa solusi seringkali bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita.