Indonesia Raih Prestisi, Diplomatnya Pimpin Dewan HAM PBB di 2026

Jenewa, awal Januari ini, memberikan kabar baik bagi diplomasi Indonesia. Sidharto Reza Suryodipuro, seorang diplomat kawakan, terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Ini jelas sebuah pencapaian yang patut dicatat.

Pemilihan berlangsung di markas Dewan di Jenewa. Suryodipuro maju sebagai calon tunggal dari Kelompok Asia-Pasifik, yang memang mendapat hak untuk mengajukan kandidat tahun ini. Prosesnya melibatkan 47 negara anggota. Bersama Indonesia, blok regional ini juga diisi oleh negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

Nantinya, dia akan mengambil alih kepemimpinan dari Jurg Lauber dari Swiss. Tugasnya cukup padat: memimpin tiga sesi utama Dewan yang rencananya digelar pada Februari, Juni, dan September 2026. Tak cuma mengarahkan persidangan, Suryodipuro juga akan mengawasi Mekanisme Tinjauan Periodik Universal. Mekanisme itu adalah proses penting untuk menilai kondisi HAM di semua negara anggota PBB.

Dalam sambutannya, Suryodiporo menekankan komitmen panjang Indonesia.

"Komitmen kami berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sejalan dengan tujuan Piagam PBB," ujarnya.

Dia menyebut, langkah Indonesia adalah bagian dari kontribusi untuk perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan dan keadilan sosial. Sejak Dewan HAM berdiri menggantikan Komisi HAM dua puluh tahun silam, Indonesia memang aktif terlibat.

Di sisi lain, pertemuan itu juga menetapkan Wakil Presiden untuk tahun yang sama. Marcelo Vázquez Bermúdez dari Ekuador yang maju sebagai calon tunggal dari kelompok Amerika Latin dan Karibia akhirnya terpilih. Meski begitu, prosesnya tidak sepenuhnya mulus. Bolivia dan Kuba memilih abstain dan tidak mendukung pencalonannya.

Suasana pertemuan sendiri diwarnai oleh keprihatinan geopolitik. Perwakilan Kolombia, María Juliana Tenorio Quintero, menyoroti situasi global yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja.

Kita menghadapi "krisis yang mengakar," katanya. Ancaman kekerasan dalam hubungan internasional kembali muncul.

Dia mendesak semua delegasi untuk berpegang teguh pada hukum HAM internasional. Itu, baginya, adalah benteng untuk mencegah konflik yang lebih luas. Sorotan itu mengingatkan bahwa tugas pemimpin baru Dewan HAM nantinya tidak akan ringan, berada di tengah-tengah dunia yang penuh ketegangan.