Kongres Muhammadiyah 1930: Pesta Akbar di Tengah Badai Malaise

Buku terbaru Fikrul Hanif Sufyan bikin saya berandai-andai. Sejarawan muda Minang itu merangkai kisah sukses Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi, tahun 1930, justru di tengah badai ekonomi global. Judulnya panjang dan berjiwa: "Fort de Kock dan Depresi Ekonomi; Catatan Suksesnya Kongres XIX Muhammadiyah di Bawah Empasan Badai Malaise". Ia mengaitkan dua hal yang tampaknya mustahil: pesta besar organisasi dan masa-masa sulit.

Era itu orang bilang zaman 'meleset'. Istilahnya plesetan dari 'malaise', kata Prancis untuk rasa tak nyaman atau lesu. Di Hindia Belanda, kondisi hidup yang serba salah itu benar-benar terasa 'meleset' dari harapan. Padahal, sumber malapetaka itu jauh, di Wall Street. Kejatuhan bursa saham Amerika pada 1929 memicu Depresi Besar yang dampaknya merambat ke mana-mana.

Nusantara pun tak luput. Ekonomi kolonial waktu itu sangat tergantung ekspor komoditas seperti karet, kopi, dan gula. Ketika pasar dunia ambruk, kehidupan di sini ikut terpuruk. Banyak buku sudah mengulas periode suram ini. Salah satunya disertasi Sumitro Djojohadikusumo ayah Prabowo yang ditulis tahun 1943 di Rotterdam.

Karyanya, "Kredit Rakyat di Masa Depresi", sekaligus membantah teori JH Boeke soal dualisme ekonomi. Ternyata, ekonomi pribumi dan kolonial itu saling terikat, bukan terpisah.

Nah, keputusan buat ngadain kongres di Fort de Kock sendiri udah diambil setahun sebelumnya, di Surakarta. Nama Fort de Kock sendiri asalnya dari benteng Belanda pasca-Perang Paderi. Lama-lama, nama benteng itu melekat jadi nama kota, menggantikan Kurai V Nagari. Sekarang kita kenal sebagai Bukittinggi, kota Jam Gadang yang cantik itu.

Awalnya, delegasi Minang ogah-ogahan. Mereka kan baru gabung Muhammadiyah pada 1925, sementara organisasi ini sudah berdiri sejak 1912. Tapi Kiai Fachrodin, utusan pusat yang dulu dikirim ke ranah Minang, bersikeras. Dia punya alasan sendiri. Dan ternyata, pilihannya tepat banget. Perlu diingat, Muhammadiyah di Minang pertama kali disebarkan oleh dua tokoh besar: Haji Rasul ayah Buya Hamka dan AR Sutan Mansur.

Yang menarik dari buku Fikrul ini kekayaan datanya. Dia berhasil mengurai benang kusut sejarah Minang saat itu: kegagalan pemberontakan komunis Silungkang (1926-27), ketegangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda, bahkan gempa besar tahun 1926. Di tengah situasi seperti itu, masyarakat rupanya butuh saluran baru yang progresif. Muhammadiyah, dengan watak modernnya, cocok dengan semangat orang Minang.

Bahkan ada warisan unik: gaya berpakaian. Tokoh Muhammadiyah Minang seperti AR Sutan Mansur dan Haji Rasul kerap tampil dengan setelan jas ala Eropa plus dasi dan kopiah. Coba bandingkan dengan gaya Kiai Ahmad Dahlan yang memakai jarik, surjan, dan blangkon. Atau dengan Rais Akbar NU kala itu, KH Hasyim Asy'ari, yang bersarung, berjubah, dan bersorban. Perbedaan gaya ini bukan sekadar soal mode, tapi mungkin juga mencerminkan cara pandang.

Buku ini juga menggambarkan perubahan besar di Minangkabau akibat modernisasi Belanda. Penemuan batubara Ombilin di Sawahlunto menggerakkan banyak hal: pelabuhan Teluk Bayur ramai, rel kereta api dibangun, jalan-jalan diperlebar. Semua infrastruktur itu memudahkan gerakan kaum kota dan pedagang yang notabene basis Muhammadiyah untuk berkembang pesat.

Tapi, di balik analisis sosial-ekonomi yang mendalam, ada cerita-cerita receh yang memantik imajinasi. Hal-hal kecil yang mungkin bukan isu substansial, tapi sayang kalau dilewatkan.

Biaya? Bukan Halangan

Keputusan kongres di Bukittinggi sudah fixed sebelum krisis menerjang. Tapi kemudian Black Thursday terjadi, bursa saham runtuh, dan dunia masuk dalam dekade suram (1929-1939). Meski begitu, panitia di lapangan nggak mundur. Mereka galang dana dengan gigih. Hasilnya? Terkumpul 2.552,3 gulden jumlah yang fantastis waktu itu.

Sumbangan mengalir dari saudagar Minang di Padang, Bukittinggi, bahkan sampai dari Semenanjung Malaya. Berapa nilai riilnya? Harga emas per gram saat itu di bawah 10 gulden. Artinya, dana itu setara dengan lebih dari 255 gram emas. Kalau dikonversi ke harga emas sekarang yang sekitar Rp 2,5 juta per gram, angkanya mencapai Rp 637,5 juta. Lebih dari setengah miliar!

Fikrul menulis, filosofi Minang iduik bajaso mati bapusako berperan besar di sini. Kongres pun berjalan luar biasa meriah. Bukan cuma panitia dan warga Muhammadiyah, tapi seluruh komponen masyarakat bahu-membahu. Dari penyambutan di pelabuhan Padang, perjalanan ke Bukittinggi, hingga pelayanan di arena. Yang bikin hangat, jemaah tarekat dan warga Perti organisasi keagamaan lokal yang berdiri 1928 juga turut menyambut tamu dari seantero Hindia Belanda.

Panitia ingin yang terbaik untuk peserta. Dan selain kesuksesan acara, mereka sudah disuguhi pemandangan memukau Bukittinggi, si 'Parijs van Sumatra'. Kota yang dikelilingi tiga gunung (Merapi, Singgalang, Tandikat) dan 27 bukit ini memang jadi favorit orang Belanda untuk tinggal. Belum lagi Ngarai Sianok yang memesona. Oh iya, ini juga kota kelahiran Bung Hatta.

Bukti Jiwa Nasional

Muhammadiyah berdiri 1912. Awalnya, pertemuan tahunan pakai istilah Belanda: Algemene Vergadering, lalu Jaar Vergadering, baru kemudian 'congres' sejak 1923. Istilah 'muktamar' sendiri baru dipakai tetap sejak 1950. Nah, yang patut dicatat: sampai kongres ke-18, semua lokasinya cuma di Pulau Jawa. Kongres Bukittinggi 1930 ini adalah yang pertama di luar Jawa.

Bisa dibilang, ini mungkin pertemuan besar pertama di luar Jawa untuk organisasi sosial-politik di Hindia Belanda saat itu. Konsep 'nasional' memang masih asing. Walaupun Sumpah Pemuda sudah dikumandangkan 1928, kesadaran akan satu nusantara masih dalam taraf merangkak.

Sebelum Belanda datang, wilayah ini cuma kumpulan kerajaan dan kesultanan yang batasnya terbatas. Bahkan di banyak daerah, ikatannya masih berdasarkan kekerabatan atau teritori kecil. Sriwijaya dan Majapahit memang pernah menguasai wilayah luas, tapi itu tidak permanen. Wilayah nusantara seperti yang kita kenal sekarang ini adalah produk sampingan kolonialisme Belanda.

Gagasan kebangsaan baru benar-benar mengemuka awal abad ke-20. Bermunculanlah organisasi: Sarekat Dagang Islam (1905), Budi Utomo (1908), Indische Partij (1912), Muhammadiyah (1912), ISDV cikal bakal PKI (1914), Taman Siswa (1922), NU (1926), PNI (1927), dan seterusnya. Keragamannya luas, dari organisasi politik, sosial, budaya, sampai pendidikan.

Dari semua itu, cuma Muhammadiyah dan NU yang sebelum Indonesia merdeka sudah berani gelar pertemuan besar di luar Jawa. Muhammadiyah di Bukittinggi (1930), Makassar (1932), Banjarmasin (1935), dan Medan (1939). Mereka sudah 'menyentuh' empat pulau besar. NU menyusul dengan muktamar di Banjarmasin tahun 1936.

Organisasi politik macam SI atau PKI? Nggak pernah. Bahkan Budi Utomo yang dianggap pelopor kebangkitan nasional, sampai bubar 1935, sifatnya masih sangat Jawa-sentris. Mustahil mereka ngadain kongres di Sumatra.

Di sinilah letak kemajuan Muhammadiyah. Mereka, bersama NU, adalah organisasi yang benar-benar menasional dalam tindakan, bukan sekadar wacana. Kesadaran itu mungkin tidak diucapkan sebagai 'isme' kebangsaan waktu itu, tapi dampaknya nyata. Dua organisasi inilah yang paling mengakar dan bertahan hingga sekarang.

Dengan kata lain, Muhammadiyah bukan cuma organisasi keagamaan pertama yang berkongres di luar Jawa. Mereka adalah organisasi pertama secara keseluruhan yang melakukannya. Itu pencapaian yang luar biasa untuk zaman itu.

Buku Fikrul juga menuturkan dampak pasca-kongres. Cabang-cabang baru Muhammadiyah bermunculan di Minang. Mereka bahkan membeli Hotel Merapi di Padang Panjang kini jadi Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman dan mendirikan Tablighschool. Para tokohnya punya visi strategis yang jeli. Mereka tahu kongres bukan sekadar acara seremonial, tapi momentum penguatan.

Untuk detailnya yang runtut dan foto-foto lawas yang kaya, ya silakan baca sendiri buku Fikrul ini. Gaya penulisannya khas wartawan: padat data tapi enak dibaca. Buku ini mengingatkan kita bahwa sejarah itu hidup, penuh warna, dan seringkali ditentukan oleh keputusan-keputusan berani di tengah kesulitan.