Belajar dari Venezuela: Ancaman Pengkhianatan dari Lingkar Dalam Kekuasaan
Kejadian di Venezuela beberapa waktu lalu benar-benar mengguncang. Bukan cuma bagi rakyatnya, tapi juga jadi perhatian serius bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Bagaimana tidak, presidennya ditangkap, lalu kekuasaan berpindah ke wakilnya dengan begitu cepat dan mulus. Peristiwa itu seperti alarm yang berdering keras. Isu sensitifnya jelas: ancaman pengkhianatan justru bisa datang dari elite dalam kekuasaan itu sendiri.
Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, melihat ini sekadar sebagai operasi militer AS itu keliru. "Ini jelas operasi inteljen multidimensi," katanya. Polanya rumit, dan sangat mungkin melibatkan pecahnya loyalitas di lingkaran paling dalam pemerintahan.
Ujarnya Rabu lalu. Menurut Amir, ada pelajaran berharga di sini untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terutama dalam memahami dinamika hubungan presiden dan wapres, di tengah tekanan geopolitik global yang makin keras sekarang.
Memang, penangkapan Maduro oleh AS dilakukan dengan cepat dan presisi. Yang menarik, hampir tak ada perlawanan berarti dari militer Venezuela. Hanya dalam hitungan singkat, Mahkamah Agung setempat sudah menetapkan Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai pemimpin sementara. Kecepatan transisi kekuasaan inilah yang bikin banyak analis internasional mengernyit.
Mantan Wakil Presiden Kolombia, Francisco Santos Calderón, bahkan berani bersuara lantang. Ia menyebut operasi AS mustahil berjalan mulus tanpa peran orang dalam. Calderón secara terbuka mencurigai Delcy Rodríguez telah berkhianat secara politik terhadap Maduro.
Pernyataan ini memang belum punya bukti hukum yang kuat. Tapi dalam dunia intelijen, pola dan indikasi sering kali lebih berbicara daripada bukti formal di pengadilan.
Nah, dalam kajian intelijen strategis, posisi wakil presiden itu memang unik dan rawan. Dia berada di persimpangan yang rumit: antara loyalitas, ambisi pribadi, dan tekanan dari luar negeri. Amir Hamzah membeberkan beberapa faktor kuncinya.
Pertama, Wapres adalah "Gerbang Kekuasaan". Dia punya legitimasi konstitusional, akses ke informasi rahasia negara, jaringan elite, dan posisi hukum yang siap menggantikan presiden kapan saja. Dalam skenario intelijen, ini membuat wapres jadi target empuk untuk operasi penetrasi asing.
Kedua, soal tekanan sanksi dan iming-iming asing. Venezuela kan lama dibebani sanksi ekonomi berat. Dalam kondisi seperti itu, negara adidaya biasanya main strategi tawar-menawar dengan elite. Caranya bukan dengan menggulingkan rezim secara frontal, tapi dengan memecah loyalitas mereka. Imbalannya? Bisa kekuasaan, keamanan pribadi, atau pengakuan internasional.
Artikel Terkait
Parkir Liar di Depan Stasiun Bekasi: Solusi Warga Hadapi Tarif Resmi yang Menggurita
Pendidikan Indonesia: Antara Janji Kurikulum dan Krisi Demokrasi di Ruang Kelas
Prabowo Pasang Gigi Enam, Menteri Diminta Ikut Irama di Tahun Kedua
Polisi Ringkus Dua Pelaku Penebangan Liar Jati di Ngawi, Sita Ratusan Gelondongan