Kudeta Senyap Venezuela: Saat Pengkhianatan Berasal dari Lingkar Istana

Belajar dari Venezuela: Ancaman Pengkhianatan dari Lingkar Dalam Kekuasaan

Kejadian di Venezuela beberapa waktu lalu benar-benar mengguncang. Bukan cuma bagi rakyatnya, tapi juga jadi perhatian serius bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Bagaimana tidak, presidennya ditangkap, lalu kekuasaan berpindah ke wakilnya dengan begitu cepat dan mulus. Peristiwa itu seperti alarm yang berdering keras. Isu sensitifnya jelas: ancaman pengkhianatan justru bisa datang dari elite dalam kekuasaan itu sendiri.

Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, melihat ini sekadar sebagai operasi militer AS itu keliru. "Ini jelas operasi inteljen multidimensi," katanya. Polanya rumit, dan sangat mungkin melibatkan pecahnya loyalitas di lingkaran paling dalam pemerintahan.

“Kasus Venezuela menunjukkan bahwa ancaman terbesar seorang presiden bukan hanya dari musuh luar, tetapi justru dari orang terdekat dalam struktur kekuasaan,”

Ujarnya Rabu lalu. Menurut Amir, ada pelajaran berharga di sini untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terutama dalam memahami dinamika hubungan presiden dan wapres, di tengah tekanan geopolitik global yang makin keras sekarang.

Memang, penangkapan Maduro oleh AS dilakukan dengan cepat dan presisi. Yang menarik, hampir tak ada perlawanan berarti dari militer Venezuela. Hanya dalam hitungan singkat, Mahkamah Agung setempat sudah menetapkan Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai pemimpin sementara. Kecepatan transisi kekuasaan inilah yang bikin banyak analis internasional mengernyit.

Mantan Wakil Presiden Kolombia, Francisco Santos Calderón, bahkan berani bersuara lantang. Ia menyebut operasi AS mustahil berjalan mulus tanpa peran orang dalam. Calderón secara terbuka mencurigai Delcy Rodríguez telah berkhianat secara politik terhadap Maduro.

Pernyataan ini memang belum punya bukti hukum yang kuat. Tapi dalam dunia intelijen, pola dan indikasi sering kali lebih berbicara daripada bukti formal di pengadilan.

Nah, dalam kajian intelijen strategis, posisi wakil presiden itu memang unik dan rawan. Dia berada di persimpangan yang rumit: antara loyalitas, ambisi pribadi, dan tekanan dari luar negeri. Amir Hamzah membeberkan beberapa faktor kuncinya.

Pertama, Wapres adalah "Gerbang Kekuasaan". Dia punya legitimasi konstitusional, akses ke informasi rahasia negara, jaringan elite, dan posisi hukum yang siap menggantikan presiden kapan saja. Dalam skenario intelijen, ini membuat wapres jadi target empuk untuk operasi penetrasi asing.

Kedua, soal tekanan sanksi dan iming-iming asing. Venezuela kan lama dibebani sanksi ekonomi berat. Dalam kondisi seperti itu, negara adidaya biasanya main strategi tawar-menawar dengan elite. Caranya bukan dengan menggulingkan rezim secara frontal, tapi dengan memecah loyalitas mereka. Imbalannya? Bisa kekuasaan, keamanan pribadi, atau pengakuan internasional.

Ketiga, fragmentasi loyalitas di tubuh militer. Fakta bahwa AS bisa menangkap Maduro tanpa perlawanan punya dua kemungkinan besar: militer Venezuela memang sudah dilemahkan, atau ada 'lampu hijau' dari elite sipil di puncak. Dalam kedua skenario ini, peran wapres menjadi sangat krusial.

Meski begitu, beberapa analis lain punya sudut pandang berbeda. Tuduhan terhadap Delcy Rodríguez mungkin tak bisa disederhanakan sebagai pengkhianatan personal belaka. Bisa jadi dia hanya produk dari sebuah sistem kekuasaan yang sudah retak dari dalam. Dalam permainan geopolitik, yang namanya pengkhianatan seringkali bukan soal moral, tapi lebih pada kalkulasi untuk bertahan hidup secara politik. Saat sebuah rezim terisolasi, para elite di dalamnya akan mencari jalan paling aman untuk menyelamatkan diri.

“Dalam banyak kasus, wakil presiden tidak ‘menjatuhkan’ presiden, tapi hanya membaca arah angin lebih cepat,”

tambah Amir Hamzah.

Dia menegaskan, Indonesia jangan merasa kebal dari skenario serupa. Sistem politik kita mungkin beda, tapi pelajarannya tetap relevan. Beberapa poin penting yang harus diingat: Pertama, loyalitas politik harus diperkuat secara struktural. Hubungan presiden dan wapres tidak boleh cuma berdasar kompromi politik saat pemilu, tapi harus dibangun di atas kesatuan visi strategis untuk keamanan nasional.

Kedua, ancaman tak selalu datang dari oposisi yang terang-terangan. Sejarah dunia menunjukkan, banyak pemimpin yang jatuh justru karena ulah lingkaran dalam kekuasaannya sendiri. Ketiga, badan intelijen negara harus melebarkan pengawasannya. Mereka tak cuma wajib memantau ancaman asing, tapi juga dinamika internal elite, termasuk potensi pembelotan karena tekanan global atau ambisi pribadi.

Pada akhirnya, kasus Venezuela memperkuat satu tesis: dunia sedang memasuki era 'kudeta senyap'. Tanpa tank di jalanan, tanpa pertumpahan darah, bahkan tanpa pengumuman resmi yang dramatis. Kekuasaan bisa berpindah lewat tekanan hukum internasional, operasi intelijen yang halus, dan tentu saja, fragmentasi di kalangan elite internal. Dalam skema seperti ini, wakil presiden seringkali menjadi aktor kunci; entah sebagai penyelamat stabilitas, atau justru sebagai pintu masuk bagi intervensi asing.

Amir Hamzah menegaskan, peringatannya ini bukan untuk menuduh siapa-siapa. Ini murni peringatan strategis.

“Prabowo harus belajar dari Venezuela. Sejarah membuktikan, ketika pemimpin lengah terhadap dinamika internal, kekuasaan bisa runtuh tanpa satu peluru pun ditembakkan,”

tegasnya.

Kasus Venezuela adalah cermin yang keras. Di panggung geopolitik modern, pengkhianatan kerap bukan sekadar tindakan personal. Ia adalah konsekuensi logis dari sistem kekuasaan yang rapuh, yang tak mampu menahan tekanan global. Dan bagi negara mana pun, kewaspadaan terhadap lingkaran terdekat bukanlah paranoia, melainkan bagian tak terpisahkan dari menjaga kedaulatan.