PDIP Berdiri Sendiri, Tolak Rencana Pilkada Kembali ke DPRD

Di gedung DPR, wacana untuk mengembalikan pilkada ke tangan DPRD kembali mencuat. Arusnya kuat, didukung mayoritas partai di parlemen. Tapi ada satu suara yang keras menentang: PDIP. Partai dengan kursi terbanyak kedua itu justru mengambil posisi berseberangan, berdiri sendiri menolak skema yang diusung koalisi partai besar lainnya.

Peta dukungan di Senayan terlihat jelas dan kontras. Dari 575 kursi DPR, dukungan untuk pilkada DPRD sudah mencapai 373 kursi. Golkar, sebagai pengusul, memberi dukungan terbesar dengan 102 kursinya. Mereka tak sendirian. Gerindra (86 kursi), NasDem (69), PKB (68), dan PAN (48) ikut mengamankan suara setuju.

Namun begitu, belum semua partai memutuskan sikap. Sebanyak 97 kursi dari PKS dan Partai Demokrat masih dikatakan sedang mengkaji, belum berkomitmen. Sementara itu, di tengah blok pendukung yang solid dan blok yang masih ragu, PDIP dengan tegas memilih jalannya sendiri. Dengan 110 kursi, mereka satu-satunya yang menolak penuh.

Posisi ini membuat PDIP, meski secara teknis bukan oposisi pemerintah, beroperasi layaknya oposisi dalam isu pilkada. Bagi mereka, ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa.

“Ini soal kemunduran demokrasi. Hak rakyat memilih langsung hendak diambil alih,” begitu kira-kira suara yang lantang dari kader-kader partai berlambang banteng itu.