Ironi Ridwan Kamil dan Suara Sunyi yang Kini Bergemuruh

Tapi lama-lama, silent majority berubah. Ia tak lagi netral. Menurut sejumlah pengamat, istilah itu menjelma jadi alat legitimasi. Legitimasi bagi aparat untuk menindak pihak-pihak yang dianggap mengganggu. Kita lihat sendiri, istilah ini kerap hadir bersamaan dengan penangkapan tokoh, kriminalisasi ulama, hingga tragedi KM 50 yang menewaskan enam laskar. Silent majority dianggap mendukung narasi aparat saat itu.

Kembali ke Pilpres. Ridwan Kamil, sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran di Jabar, menyebut kemenangan pasangan 02 sebagai suara silent majority. Ini bukan cuma retorika kosong. Pernyataannya punya kaitan historis dengan narasi pasca-2016 era di mana kritik dipersempit ruangnya dan protes mudah dicap sebagai pengacau.

Di sinilah ironinya kian jelas.

Coba perhatikan. Prahara yang menerpa Ridwan Kamil belakangan ini justru tidak ramai dibahas di forum-forum aktivis atau kalangan yang dulu sering dicap sebagai noisy minority. Isu ini juga tak jadi santapan utama mereka yang kerap dituduh “mengganggu pemerintah”.

Justru sebaliknya. Isu ini paling hidup dan bergema di kalangan silent majority itu sendiri.

Masyarakat yang biasanya acuh pada isu kebijakan negara atau problem struktural, tiba-tiba sangat antusias membicarakan kehidupan pribadi dan gosip rumah tangga orang.

Di titik ini, silent majority memperlihatkan wajah lain. Mereka diam pada hal-hal besar bukan karena kedewasaan, tapi mungkin karena apati. Tapi mereka bisa sangat lantang dan riuh ketika yang dibahas adalah urusan ranjang, perselingkuhan, dan cerita-cerita sensasional.

Dan ironinya mencapai puncak. Ridwan Kamil kini justru berhadapan dengan massa yang dulu ia puji. Bukan sebagai pembela, tapi sebagai kerumunan yang sibuk menghakimi. Sunyi yang dulu dielu-elukan, berubah jadi kebisingan yang tak kenal ampun.