Demokrasi Kita, Harapan yang Terus Tertunda?

Udara Yogyakarta terasa hangat siang itu ketika Prof. Zainal Arifin Mochtar duduk untuk berbincang. Baru dikukuhkan sebagai profesor hukum tata negara UGM, suaranya justru tak berhenti mengkritik. Menurutnya, demokrasi Indonesia tak sedang baik-baik saja. Malah, ia melihat kemunduran yang nyaris tak terbendung. Harapan untuk perbaikan di bawah pemerintahan sekarang? Sangat sulit, katanya.

"Negara ini sudah terlalu kuat, Bang. Yang harus dikuatkan itu masyarakat sipil," ujar Zainal, tegas.

Ia tak sekadar berkeluh kesah. Ada tiga poin utama yang ia soroti sebagai biang keladi kemunduran itu. Pertama, soal lembaga negara yang dianggap gagal menjalankan tugasnya. Yudikatif, katanya, dijinakkan. Sementara eksekutif dan legislatif main mata untuk mematikan suara oposisi.

Lalu, sistem pemilu kita. Menurut Zainal, ia punya regularitas, tapi jauh dari jujur dan adil. "Selalu ada korban nyawa, kekerasan, atau masalah perolehan suara," tambahnya. Faktor ketiga adalah masyarakat sipil yang melemah, terpinggirkan oleh obrolan demokrasi yang elitis dan cuma berputar di kalangan tertentu.

Panggung Politik yang Sudah Diatur

Ketika bicara soal pemenang pilpres lalu, Zainal tak pakai basa-basi. Ia menyebut kemunculan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tak lain adalah "anak haram konstitusi." Istilah yang keras, memang. Untuk menggambarkan situasi politik secara keseluruhan, ia meminjam konsep "kompetitif autoritarianisme".

"Ada kompetisinya tapi pemenangnya diatur. Semua negara digerakkan untuk itu. Itu sebabnya kita bikin Dirty Vote 2," ungkapnya.

Dari sanalah, rasa percaya dirinya pupus. Baginya, tawaran dari Gibran dan Prabowo sulit diharapkan membawa perubahan berarti. "Orang yang menang dengan kecurangan akan mengalami insecurity. Kebijakannya akan tambal sulam atau maju terus tanpa malu," kritiknya pedas.

Bukan Patah Hati, Tapi Mengelola Harapan

Di sisi lain, Zainal menampik anggapan bahwa perjuangannya dilandasi keromantisan pada masa lalu atau kekecewaan pada satu figur. Bagi dia, ini soal warisan untuk generasi mendatang. "Saya tidak berpretensi untuk dinikmati oleh saya atau Bang Akbar. Ini titipan dari anak cucu kita," jelasnya.

Soal Jokowi, ia juga menolak cap "patah hati". Baginya, politik adalah dinamika. "Pemilu itu cara kita mengelola harapan. Hari ini dia berkhianat, besok kita hijrah," ujarnya santai. Ia sendiri mengaku pernah memilih PSI di 2019, lalu mengkritiknya habis-habisan di 2023, sebelum akhirnya beralih ke Partai Buruh di 2024.

Strategi Baru: Bergerak Seperti Akar

Lalu, apa solusinya? Zainal menawarkan konsep "gerakan rizomatik" atau gerakan akar rimpang. Bayangkan saja akar tanaman yang dipotong di satu tempat, tapi tetap menjalar ke tempat lain. Begitulah gerakan masyarakat sipil seharusnya. Tidak bergantung pada tokoh besar, tapi menyebar dan tumbuh dari akar rumput.

Film dokumenter "Dirty Vote" yang ia buat bersama beberapa wartawan adalah contoh nyata. Yang pertama ditonton puluhan juta orang. Sekuelnya sudah mencapai hampir 1,8 juta penonton. "Kami membangun kesadaran melalui film. Ini bukan untuk ditonton sekaligus, tapi dicicil dalam 4 tahun," ujarnya, setengah bergurau.

Menolak Jabatan, Memilih Kritis

Menariknya, jalan untuk masuk ke dalam sistem dan berubah dari dalam pernah terbuka lebar untuknya. Tahun 2012, ia ditawari jadi staf khusus presiden bidang hukum. Tapi tawaran itu ditolaknya.

"Saya percaya perbaikan bisa dari dalam, tapi harus ada yang bertarung di luar juga. Tidak semua harus masuk istana," jelasnya.

Namun begitu, ia pernah juga duduk di posisi seperti Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan dan anggota Dewan Audit OJK. Di sana pun sikap kritisnya tak luntur. "Dengan Edi OS Hiariej misalnya, kami berdebat habis-habisan soal KUHP, tapi secara personal tetap akrab," kenangnya.

Akademisi dan Tantangan Era Digital

Zainal juga menyentil rekan-rekan akademisinya. Banyak yang hebat secara keilmuan, tapi gagal menyuarakan pendapat ke publik. "Sehebat apa pun seorang Jimly Asshiddiqie dengan follower segitu, kalah telak dengan Raffi Ahmad dalam mempengaruhi massa," katanya, menyiratkan sebuah realitas yang pahit.

Harapannya sederhana: ruang publik jangan sampai kosong atau dipenuhi hal-hal dangkal. Ruang seperti podcast tempat ia diwawancarai inilah, katanya, yang perlu diperbanyak.

Sebagai penutup, ia berpesan. Persatuan gerakan sipil itu penting, meski strateginya boleh berbeda-beda. "Orang boleh berbeda gerbong, tapi tujuannya harus sama," pungkasnya.