Nadiem Makarim, tentu saja, bukan nama sembarangan. Dia mantan menteri kepercayaan Presiden Jokowi. Dakwaan jaksa menyebut kebijakan pengadaan Chromebook ini terkait dengan arah pendidikan nasional di era pemerintahan sekarang. Meski Presiden sendiri bukan pihak dalam perkara ini, nuansa politisnya terasa kuat.
Nah, di tengah suasana seperti itulah prajurit TNI muncul. Bahkan, usai sidang diskors, jumlah mereka malah bertambah. Wajar saja publik bertanya-tanya. Apakah ini bentuk tekanan? Intervensi? Spekulasi pun bergulir. Secara konstitusional, TNI memang tak punya peran dalam proses hukum di pengadilan sipil.
Sampai detik ini, tidak ada penjelasan resmi. Kenapa mereka ada di sana? Atas permintaan siapa? Kekosongan informasi ini justru memicu tafsir liar di mana-mana.
Di sisi lain, independensi peradilan adalah hal yang sakral. Simbol kekuasaan apa pun apalagi militer yang hadir tanpa kejelasan, berisiko mengikis kepercayaan publik. Fondasi negara hukum bisa keropos dimulai dari hal-hal yang tampak sepele.
Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Kehadiran mereka kebetulan belaka, bagian dari pengamanan, atau cermin dari sensitivitas kasus yang menjangkau lingkar kekuasaan? Masyarakat butuh jawaban yang jelas. Teguran sang hakim tadi setidaknya mengingatkan kita: ruang sidang harus steril dari bayang-bayang yang tak diundang.
Artikel Terkait
Otak Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Segera Hadapi Sidang
Tenda Pengungsian di Gaza Diserang Drone, Lima Anak di Antaranya Tewas
Mabuk dan Tuduhan Uang Patungan, Seorang Pria Tewas Dianiaya Teman Minumnya di Rappocini
Bos Kejahatan Cyber Chen Zhi Diekstradisi dari Kamboja, Aset Triliunan Rupiah Disita