Operasi Militer AS di Caracas Picut Kecaman Global, Maduro Dibawa ke New York

Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tak tinggal diam. Lewat Instagram pribadinya, ia menyuarakan keprihatinan mendalam.

“Saya mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat dengan skala dan sifat yang tidak biasa. Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional,” tulis Anwar.

Ia memperingatkan soal preseden berbahaya. “Apa pun alasannya, penggulingan paksa terhadap seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menetapkan preseden yang berbahaya. Hal ini mengikis pembatasan mendasar atas penggunaan kekuasaan antarnegara.”

Anwar menegaskan, masa depan Venezuela harus ditentukan rakyatnya sendiri, bukan oleh intervensi luar. “Seperti yang telah ditunjukkan sejarah, perubahan kepemimpinan yang terjadi secara tiba-tiba akibat kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat,” jelasnya, seraya mengingatkan kondisi ekonomi Venezuela yang sudah rapuh.

Indonesia Khawatirkan Stabilitas Kawasan

Pernyataan resmi juga datang dari Jakarta. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan keprihatinan yang mendalam.

Lewat akun X @Kemlu_RI, mereka menyebut tindakan AS berisiko menciptakan preseden berbahaya. Tidak hanya itu, stabilitas kawasan bisa terganggu dan prinsip kedaulatan negara jadi terlemahkan.

“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka,” tegas pernyataan itu. Indonesia pun mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur dialog dan menahan diri.

Enam Negara Tolak Campur Tangan

Di Amerika Latin dan Eropa, sejumlah negara bersuara kompak. Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko, Uruguay, dan Spanyol mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak campur tangan pihak luar.

Mereka secara khusus memperingatkan terhadap upaya “mengendalikan” atau “mengelola” Venezuela, seperti yang pernah disarankan oleh Presiden AS Donald Trump. Pernyataan bersama mereka, seperti dikutip AFP, menegaskan “penolakan terhadap penggulingan Maduro” dan menyuarakan “keprihatinan tentang setiap upaya pengendalian atau administrasi pemerintah atau pengambilalihan sumber daya alam oleh pihak luar.”

Suara-suara dari berbagai negara ini menunjukkan satu hal: langkah AS di Caracas bukannya meredakan ketegangan, malah membuka babak baru dalam perdebatan global tentang kedaulatan dan hukum internasional.