Operasi militer Amerika Serikat di Caracas berakhir dengan kekacauan dan korban jiwa. Setidaknya 40 orang tewas. Namun, dampak politiknya justru baru dimulai, dengan ditangkapnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan elite AS. Ia lalu dibawa ke New York untuk ditahan.
Jaksa Agung AS Pam Bondi, lewat unggahan di platform X, menguraikan dakwaan yang menunggu Maduro. Tuduhannya berat: mulai dari konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, hingga kepemilikan senjata mesin dan alat perusak yang ditujukan melawan AS.
Reaksi dunia internasional pun bergulir. Tak sedikit yang mengecam keras. Bahkan, seruan untuk membebaskan Maduro bergema dari berbagai penjuru.
China: Langkah AS Langgar Hukum Internasional
China termasuk yang paling vokal. Kementerian Luar Negeri mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas penangkapan paksa Maduro beserta istrinya.
“China menyerukan kepada AS untuk memastikan keselamatan pribadi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, segera membebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi,” begitu bunyi pernyataan resmi mereka, seperti dilaporkan Al-Jazeera.
Menurut Beijing, tindakan Washington ini bukan cuma salah, tapi melanggar aturan main global. “Langkah AS jelas melanggar hukum internasional, norma-norma dasar dalam hubungan internasional, dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB,” tegas mereka.
Korea Utara: Contoh Brutalitas AS
Dari Pyongyang, kecaman datang dengan nada yang lebih keras. Seorang juru bicara Kemlu Korea Utara, melalui kantor berita KCNA, menyebut operasi ini sebagai tindakan hegemonik yang tak bisa diterima.
“Kementerian Luar Negeri Pyongyang dengan keras mengecam tindakan Amerika Serikat yang mencari hegemoni dan dilakukan di Venezuela,” ujarnya.
Bagi Korut, insiden ini cuma mengukuhkan citra buruk AS. “Insiden ini adalah contoh lain yang dengan jelas kembali menegaskan sifat Amerika Serikat yang jahat dan brutal,” lanjut sang juru bicara. Mereka menilai pencopotan Maduro adalah pelanggaran terang-terangan dan mendesak komunitas internasional untuk bersuara lebih lantang menentangnya.
Artikel Terkait
Nadiem Akui Perlawanan dari Dalam Kementerian
Setelah Banjir Bandang, SMAN 4 Aceh Tamiang Kembali Berdenyut
Anwar Ibrahim Tegaskan Batas Masa Jabatan PM: Maksimal 10 Tahun
Di Balik Gelap, Syifa dan Suami Nyalakan Pelita Quran Braille di Cibinong