Operasi Militer AS di Caracas Picut Kecaman Global, Maduro Dibawa ke New York

Operasi militer Amerika Serikat di Caracas berakhir dengan kekacauan dan korban jiwa. Setidaknya 40 orang tewas. Namun, dampak politiknya justru baru dimulai, dengan ditangkapnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan elite AS. Ia lalu dibawa ke New York untuk ditahan.

Jaksa Agung AS Pam Bondi, lewat unggahan di platform X, menguraikan dakwaan yang menunggu Maduro. Tuduhannya berat: mulai dari konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, hingga kepemilikan senjata mesin dan alat perusak yang ditujukan melawan AS.

Reaksi dunia internasional pun bergulir. Tak sedikit yang mengecam keras. Bahkan, seruan untuk membebaskan Maduro bergema dari berbagai penjuru.

China: Langkah AS Langgar Hukum Internasional

China termasuk yang paling vokal. Kementerian Luar Negeri mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas penangkapan paksa Maduro beserta istrinya.

“China menyerukan kepada AS untuk memastikan keselamatan pribadi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, segera membebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi,” begitu bunyi pernyataan resmi mereka, seperti dilaporkan Al-Jazeera.

Menurut Beijing, tindakan Washington ini bukan cuma salah, tapi melanggar aturan main global. “Langkah AS jelas melanggar hukum internasional, norma-norma dasar dalam hubungan internasional, dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB,” tegas mereka.

Korea Utara: Contoh Brutalitas AS

Dari Pyongyang, kecaman datang dengan nada yang lebih keras. Seorang juru bicara Kemlu Korea Utara, melalui kantor berita KCNA, menyebut operasi ini sebagai tindakan hegemonik yang tak bisa diterima.

“Kementerian Luar Negeri Pyongyang dengan keras mengecam tindakan Amerika Serikat yang mencari hegemoni dan dilakukan di Venezuela,” ujarnya.

Bagi Korut, insiden ini cuma mengukuhkan citra buruk AS. “Insiden ini adalah contoh lain yang dengan jelas kembali menegaskan sifat Amerika Serikat yang jahat dan brutal,” lanjut sang juru bicara. Mereka menilai pencopotan Maduro adalah pelanggaran terang-terangan dan mendesak komunitas internasional untuk bersuara lebih lantang menentangnya.

Anwar Ibrahim: Preseden yang Berbahaya

Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tak tinggal diam. Lewat Instagram pribadinya, ia menyuarakan keprihatinan mendalam.

“Saya mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat dengan skala dan sifat yang tidak biasa. Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional,” tulis Anwar.

Ia memperingatkan soal preseden berbahaya. “Apa pun alasannya, penggulingan paksa terhadap seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menetapkan preseden yang berbahaya. Hal ini mengikis pembatasan mendasar atas penggunaan kekuasaan antarnegara.”

Anwar menegaskan, masa depan Venezuela harus ditentukan rakyatnya sendiri, bukan oleh intervensi luar. “Seperti yang telah ditunjukkan sejarah, perubahan kepemimpinan yang terjadi secara tiba-tiba akibat kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat,” jelasnya, seraya mengingatkan kondisi ekonomi Venezuela yang sudah rapuh.

Indonesia Khawatirkan Stabilitas Kawasan

Pernyataan resmi juga datang dari Jakarta. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan keprihatinan yang mendalam.

Lewat akun X @Kemlu_RI, mereka menyebut tindakan AS berisiko menciptakan preseden berbahaya. Tidak hanya itu, stabilitas kawasan bisa terganggu dan prinsip kedaulatan negara jadi terlemahkan.

“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka,” tegas pernyataan itu. Indonesia pun mengimbau semua pihak untuk kembali ke jalur dialog dan menahan diri.

Enam Negara Tolak Campur Tangan

Di Amerika Latin dan Eropa, sejumlah negara bersuara kompak. Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko, Uruguay, dan Spanyol mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak campur tangan pihak luar.

Mereka secara khusus memperingatkan terhadap upaya “mengendalikan” atau “mengelola” Venezuela, seperti yang pernah disarankan oleh Presiden AS Donald Trump. Pernyataan bersama mereka, seperti dikutip AFP, menegaskan “penolakan terhadap penggulingan Maduro” dan menyuarakan “keprihatinan tentang setiap upaya pengendalian atau administrasi pemerintah atau pengambilalihan sumber daya alam oleh pihak luar.”

Suara-suara dari berbagai negara ini menunjukkan satu hal: langkah AS di Caracas bukannya meredakan ketegangan, malah membuka babak baru dalam perdebatan global tentang kedaulatan dan hukum internasional.