Inovasi Tanpa Dampak: Ketika Gengsi Teknologi Mengalahkan Solusi Nyata

Inovasi. Kata itu terus bergema dalam pidato dan dokumen strategis pemerintah. Dari Making Indonesia 4.0 hingga beragam cetak biru ekonomi digital, semuanya seolah disatukan oleh mantra yang sama: kita harus berinovasi. Tapi coba tengok ke lapangan. Banyak program yang terlihat mentereng di atas kertas ternyata sulit dirasakan manfaatnya oleh warga biasa atau pelaku usaha kecil. Menurut saya sebagai seorang analis kebijakan, inovasi yang cuma seremonial tak lebih dari retorika kosong. Tanpa eksekusi yang kuat, ia akan tetap elitis dan terpusat, jauh dari urusan sehari-hari masyarakat.

Memang, Indonesia sedang di persimpangan. Bonus demografi sudah di depan mata, ekonomi digital tumbuh pesat, dan persaingan global makin ketat. Tapi, apakah kita benar-benar siap? Data Indeks Inovasi Global 2024 menempatkan kita di peringkat 87, kalah jauh dari tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Ini bukan cuma soal kurangnya dana riset. Masalahnya lebih mendasar: bagaimana kebijakan inovasi itu dirancang dan dijalankan, lalu dampaknya diukur untuk apa.

Optimisme buta tanpa kemampuan implementasi itu ibarat berlayar tanpa kompas. Bisa cepat, tapi tersesat. Kritik utamanya di sini: inovasi jangan sampai cuma jadi alat legitimasi para teknokrat di Jakarta. Ia harus nyambung dengan persoalan riil di daerah-daerah.

Antara Gengsi dan Hasil Nyata

Tak jarang, label 'inovasi' dipakai untuk menarik perhatian media dan investor. Tapi kita jarang bertanya: apakah ini benar-benar dibutuhkan? Ambil contoh program smart city. Seringkali suksesnya diukur dari banyaknya sensor IoT atau kamera canggih yang terpasang. Padahal, yang lebih penting adalah apakah warga sekitar punya akses dan kemampuan untuk memakai semua teknologi itu.

Seharusnya, inovasi berangkat dari masalah yang konkret. Kalau di desa orang masih kesulitan dapat layanan kesehatan dasar atau akses pasar untuk hasil tani, lalu untuk apa tumpukan gadget canggih di balai kota? Transformasi yang cuma di permukaan malah akan memperlebar jurang, bukannya menyatukan.

Struktur pendanaan juga bermasalah. Dana riset dan pengembangan masih banyak mengalir ke kampus besar dan korporasi raksasa. Sementara startup atau lembaga riset kecil di daerah kerap kesulitan dapat suntikan modal. Jadilah ekosistem yang timpang. Inovasi pun jadi milik segelintir elite yang fasih bicara teknologi, tapi tak menyentuh realita mayoritas rakyat.

Merancang Inovasi yang Berarti: Tiga Pilar Kunci

Lalu, seperti apa inovasi yang bermakna? Ia harus bisa memecahkan masalah, bukan sekadar menciptakan hal baru. Untuk itu, setidaknya ada tiga prinsip yang wajib diperhatikan: konektivitas, kapasitas, dan konteks lokal.

Pertama, konektivitas. Transformasi digital tanpa infrastruktur yang merata hanyalah janji. Data Kominfo 2025 bilang penetrasi internet sudah capai 79%, tapi kualitas akses di wilayah 3T masih jauh dari memadai. Tanpa koneksi yang stabil dan merata, inovasi digital cuma akan menguntungkan mereka yang sudah terhubung, sementara yang lain makin tertinggal.

Kedua, kapasitas. Inovasi butuh SDM yang mumpuni. Faktanya, banyak tenaga kerja kita belum punya keterampilan digital dasar. Ini bukan cuma soal pelatihan kilat. Ini tentang pendidikan berkelanjutan dan program literasi yang menjangkau semua lapisan, bukan cuma mereka yang di kota besar.

Ketiga, konteks lokal. Solusi yang jitu di Jawa belum tentu cocok diterapkan di Kalimantan. Ambil contoh aplikasi untuk petani di dataran tinggi. Itu mungkin tak berguna bagi nelayan atau petani di pesisir yang punya masalah berbeda. Kebijakan inovasi harus sensitif dengan kondisi setempat, jangan pakai pendekatan satu untuk semua.

Inovasi seremonial biasanya gagal karena sifatnya yang sentralistik. Ia dirancang dari pusat dengan harapan daerah akan mengikuti. Padahal, setiap daerah punya masalahnya sendiri-sendiri. Inovasi harus lahir dari dialog dengan warga, bukan diimpor oleh birokrat.

Menjawab Masalah Struktural, Bukan Cuma Pemanis

Indonesia punya segudang tantangan berat: ketimpangan antar wilayah, produktivitas UMKM yang rendah, akses layanan publik yang timpang, hingga ancaman perubahan iklim. Inovasi harusnya diposisikan sebagai alat strategis untuk menjawab persoalan-persoalan struktural ini, bukan sekadar pemoles citra.

Contohnya di sektor pertanian. Inovasi bukan cuma soal pakai drone mahal. Tapi bagaimana memperkuat sistem penyuluhan yang terhubung digital, membangun data pasar yang transparan untuk petani kecil, atau menciptakan akses kredit yang adil. Di kesehatan, bukan cuma tentang aplikasi AI yang canggih, tapi memastikan puskesmas di pelosok punya akses data dan regimen pengobatan yang akurat.

Intinya, inovasi harus menciptakan nilai sosial, bukan cuma mengejar angka statistik atau gengsi teknologi semata.

Arah Kebijakan yang Diperlukan

Supaya inovasi jadi agenda yang substansial, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang terpadu dan realistis. Beberapa langkah berikut mungkin bisa jadi pertimbangan:

1. Dana yang Lebih Inklusif. Skema pendanaan riset harus membuka akses bagi lembaga riset daerah, startup lokal, dan kolaborasi nyata antara kampus, industri, dan komunitas. Jangan sampai hanya dimonopoli lembaga besar di ibu kota.

2. Literasi Digital yang Menyeluruh dan Berkelanjutan. Program literasi digital harus digencarkan hingga ke desa-desa, mencakup keterampilan teknis dan kemampuan analitis untuk memanfaatkan teknologi dengan kritis.

3. Standar Layanan yang Mempertimbangkan Lokalitas. Setiap inisiatif digital perlu didukung standar layanan minimum yang responsif terhadap konteks lokal. Evaluasi dampak sosial harus jadi ukuran utama, bukan sekadar kecanggihan perangkat.

4. Dorongan Kolaborasi Multipikih. Pemerintah perlu memfasilitasi kolaborasi nyata antara pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas untuk menjawab masalah spesifik di daerah, bukan cuma jadi ajang kompetisi proyek yang terpisah-pisah.

5. Infrastruktur Digital yang Merata. Investasi besar-besaran pada infrastruktur digital dari broadband hingga pusat data regional harus jadi prioritas anggaran. Inovasi tidak boleh hanya hidup di kota-kota besar.

Pada akhirnya, inovasi yang tak menyentuh hidup warga kecil adalah hampa. Peluang Indonesia untuk jadi negara inovatif sangat besar. Tapi itu hanya terwujud jika kebijakan inovasi kita dirumuskan sebagai jawaban atas masalah nyata, bukan sekadar pajangan dalam agenda strategis. Transformasi harus memperkuat koneksi, membangun kapasitas, dan menghargai kearifan lokal.

Kita tidak butuh sekadar inovasi. Kita butuh inovasi yang berpihak dan berakar pada solusi riil.