Kuala Lumpur Dari ibu kota Malaysia, suara keras terdengar mengkritik aksi terbaru Amerika Serikat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendesak Washington untuk segera melepas Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya. Keduanya disergap dalam sebuah operasi militer AS pada Sabtu lalu.
Bagi Anwar, langkah ini bukan sekadar tindakan militer biasa. Ia menilai penangkapan itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Sebuah langkah yang, menurutnya, mengabaikan kedaulatan sebuah negara.
“Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam,” ujar Anwar dalam pernyataan tertulisnya, Ahad kemarin.
“Pemimpin Venezuela dan istrinya telah ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat yang berskala besar dan tidak lazim.”
Nada tegasnya langsung terasa. “Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat. Presiden Maduro dan istrinya harus segera dibebaskan tanpa penundaan.”
Di sisi lain, Anwar tampak khawatir dengan preseden yang tercipta. Apa pun alasan di baliknya, menggulingkan paksa seorang kepala pemerintahan lewat campur tangan eksternal dinilainya sangat berbahaya. Ia merasa batasan-batasan fundamental dalam hubungan antarnegara mulai terkikis. Kerangka hukum internasional pun terancam lemah.
“Merupakan hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri,” tegasnya lagi.
Sejarah, lanjut Anwar, sudah sering membuktikan hal ini. Perubahan kepemimpinan yang dipaksakan dari luar biasanya justru memicu masalah baru. Apalagi di Venezuela, negara yang sudah bertahun-tahun menghadapi kesulitan ekonomi dan tekanan sosial yang begitu dalam. Imbasnya bisa lebih buruk.
Prinsip Malaysia dalam hal ini jelas. Penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional adalah pondasi untuk menjaga perdamaian. Menurut Anwar, jalan yang lebih masuk akal adalah dengan dialog dan upaya meredakan ketegangan. Hanya dengan keterlibatan yang konstruktif, hasil yang melindungi warga sipil dan aspirasi rakyat Venezuela bisa tercapai, tanpa menambah penderitaan yang sudah ada.
Artikel Terkait
POPSI Kritik PP Nomor 24 Tahun 2026, Nilai Aturan Ekspor Sawit Berpotensi Tak Transparan dan Rugikan Petani
PSM Makassar Dikaitkan dengan Pemain Kroasia Ivan Šarić untuk Musim Depan
Said Iqbal Dijadwalkan Dilantik sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan Besok
Prabowo: Pendidikan dan Pelatihan di Semua Sektor Kunci Utama Kesejahteraan Rakyat