“Republik Fufufafa” Dibalas “Tak Diberi Tulang Lagi”: Perang Lagu atau Cermin Retak Demokrasi?

Oleh: Wahyu Ari Wicaksono, Storyteller

Belakangan ini, jagat maya Indonesia diramaikan duel tak biasa. Slank meluncurkan lagu kritik berjudul “Republik Fufufafa”. Tak lama, muncul jawaban lewat lagu “Tak Diberi Tulang Lagi” yang dikait-kaitkan dengan “Kuburan Band”, meski klaim itu keliru. Tapi, ini bukan cuma soal musik. Lebih dari itu, fenomena ini seperti potret mini yang jernih atau justru buram tentang cara kita berdebat dan berpolitik sekarang.

Di satu sisi, kita bisa melihatnya sebagai “dialektika kreatif”. Sebuah tanda bahwa ruang publik masih hidup, di mana kritik dibalas dengan karya, bukan dengan pemberangusan. Namun begitu, kalau dicermati lebih dalam, ada gejala yang mengkhawatirkan. Ruang diskusi kritis seolah bergeser dari pembahasan substansi yang berbobot ke pertarungan simbol dan narasi yang cair, personal, dan gampang diretas.

Dari Kritik Sistem ke Serangan Pribadi

Lagu Slank jelas-jelas menyerang sistem. “Fufufafa” bisa dibaca sebagai tawa sinis atau napas tersengal, sebuah metafora untuk negara yang dianggap sakit. Liriknya menyasar korupsi, kekuasaan, dan kebijakan yang jahat. Ini adalah tradisi musik protes yang sudah lama.

Nah, balasannya itu yang menarik. Lagu “Tak Diberi Tulang Lagi” dengan cerdik dan sinis mengalihkan fokus. Alih-alih menjawab soal gizi buruk atau keadilan yang dikritik Slank, lagu balasan ini justru menyerang posisi Slank sendiri. Metafora “anjing setia” yang “tak diberi tulang” lalu “menggonggong pada tuannya” adalah serangan ad hominem yang kreatif.

Pesan tersiratnya kira-kira begini: Kritik kalian itu bukan murni, tapi sekadar kekecewaan karena enggak lagi kebagian “jatah” atau tempat di lingkaran kekuasaan. Strategi klasik. Dengan meragukan motivasi si pengkritik, pesan yang disampaikan pun ikut dicurigai.

Perang di Dunia Cair: TikTok dan Identitas Samar

Yang bikin makin rumit, “perang” ini meletup di TikTok. Ruang yang cair banget. Pencipta lagu balasannya samar, dikaitkan dengan band yang malah enggak ngaku. Ini ciri khas era post-truth. Sebuah narasi bisa lahir, viral, dan berpengaruh tanpa perlu pencipta yang jelas.

Pesan menjadi segalanya. Atau, pesan itu sendiri yang jadi pembawa pesan. “Kuburan Band” di sini bukan grup musik beneran, tapi lebih seperti meme. Sebuah wadah kosong untuk menampung sentimen anti-Slank.

Tentu saja, ini menguntungkan pihak tertentu. Mereka bisa melancarkan serangan balik tanpa risiko reputasi atau tuntutan hukum. Semacam astroturfing dukungan akar rumput yang direkayasa tapi dalam bungkus budaya pop.

Memang, ada yang bilang “kreativitas dibalas kreatif” itu lebih sehat bagi demokrasi. Lebih baik daripada buku dibredel atau aktivis diteror. Betul. Pertukaran ide lewat seni adalah tanda masyarakat yang hidup.

Tapi, kualitas demokrasi enggak cuma diukur dari ada-tidaknya pertukaran. Tapi juga dari kedalamannya. Apa ini benar-benar debat tentang masa depan Republik? Atau cuma pertikaian persepsi antara “anjing” dan “tuan” yang sama-sama terjebak dalam lingkaran narasi yang itu-itu saja?

Strategi Politik: Mengacaukan Medan Makna

Dari kacamata komunikasi politik, lagu balasan itu menunjukkan strategi yang canggih: Serangan Balik Narasi.

Logikanya gini. Ketika kritik substantif (A) sulit dibantah, jangan bantah A. Ciptakan saja narasi tandingan (B) yang mempersoalkan kredibilitas atau motivasi si pengkritik.

Narasi B (“mereka cuma kecewa enggak dapet proyek”) lalu bersaing dengan Narasi A (“negara ini bermasalah”) di ruang publik. Tujuannya bukan untuk menang argumen, tapi untuk mengacaukan medan makna. Biar publik sibuk mempertanyakan “siapa yang benar” antara dua kubu, alih-alih fokus pada masalah pokok yang dikritik. Ini strategi defleksi. Strategi pengalihan isu yang rapi.

Lalu, Ini Kemenangan atau Kekalahan?

Fenomena ini punya dua muka. Sisi progresifnya: Ini bukti ruang ekspresi masih hidup. Mekanisme koreksi sosial terjadi lewat “pasar ide” di digital, bukan lewat represi. Itu adalah ketahanan budaya demokrasi kita.

Di sisi lain, ada sisi regresif. Ini menunjukkan infantilisasi atau mungkin peremehan diskursus politik. Isu tata kelola negara yang kompleks direduksi jadi duel lagu sindiran yang mengandalkan metafora personal dan serangan karakter. Ruang untuk analisis mendalam, data, dan argumen rasional tergusur oleh emosi dan narasi yang gampang diviralkan. Yang terjadi bukan deliberasi, tapi perang framing di tingkat yang paling dasar.

Jadi, pertarungan “Fufufafa” vs “Tak Diberi Tulang Lagi” adalah cermin demokrasi kita. Sebuah demokrasi yang sedang bertumbuh, tapi sekaligus terdistorsi. Patut disyukuri bahwa untuk hal ini, tidak ada buku yang dibredel atau aktivis yang diteror.

Tapi kita juga harus waspada. “Kreativitas balas-membalas” bisa jadi alat yang sama efektifnya untuk mengebiri kritik substantif.

Ketika debat kebijakan publik berubah jadi pertikaian soal “kesetiaan anjing dan kemurahan tuan,” siapa yang menang? Bukan rakyat yang butuh solusi. Tapi kekuasaan yang berhasil mengalihkan percakapan.

Pada akhirnya, demokrasi butuh lebih dari sekadar kebebasan bersuara. Ia butuh kedewasaan bersuara. Kita mungkin sudah bebas. Tapi apakah kita sudah dewasa? Jawabannya mungkin masih bergema dalam nada-nada keras dari jalanan kota, menunggu untuk tidak sekadar dibalas dengan lagu lain, tapi dengan tindakan nyata yang memperbaiki “republik” yang sedang kita perbincangkan ini. Tabik.