Negara dalam Jerat Rente: Ketika Kekuasaan dan Modal Menggerogoti Amanah Lingkungan

Pemikiran klasik Ibnu Khaldun masih relevan untuk melihat masalah ini. Melalui konsep ashabiyah-nya, Khaldun menekankan bahwa kekuasaan yang langgeng itu bertumpu pada solidaritas sosial dan tanggung jawab moral sang penguasa. Begitu ikatan solidaritas ini kendur, negara akan mudah dikuasai oleh kepentingan kelompok kecil. Di zaman sekarang, pengikisan ashabiyah ini berjalan beriringan dengan maraknya praktik cari rente. Loyalitas elite bergeser, dari mengabdi untuk publik, beralih melayani jejaring kekuasaan dan modal.

Di sisi lain, ekonomi Islam punya pandangan jelas soal ini. Praktik rente dan eksploitasi alam berlebihan jelas melanggar prinsip dasar amanah dan kekhalifahan. Manusia adalah khalifah di bumi, pengelola yang bertanggung jawab. Bukan pemilik mutlak yang bisa seenaknya mengeksploitasi. Al-Qur’an sendiri melarang keras perusakan di muka bumi (ifsad). Jadi, ketika negara malah memfasilitasi akumulasi rente lewat eksploitasi alam, fungsi kekhalifahannya pun bergeser. Ia berubah jadi alat dominasi, dan amanah publik dikorbankan untuk kepentingan segelintir elite.

Jadi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan ini bukan cuma soal lingkungan. Ini adalah cermin dari krisis etika politik yang dalam. Negara yang tergoda oleh rente sedang menggerogoti legitimasi moralnya sendiri. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek mungkin tercapai. Tapi semua itu dibayar dengan mengorbankan keberlanjutan sosial dan ekologis untuk anak cucu kita nanti.

Sekarang ramai dibicarakan agenda transisi hijau dan ekonomi berkelanjutan. Tapi semua itu akan percuma tanpa perubahan mendasar pada watak negara. Transisi hijau tak boleh cuma dimaknai sebagai ganti teknologi atau sumber energi. Kalau struktur kekuasaan yang hierarkis dan rawan rente ini tidak dibenahi, kebijakan hijau bisa jadi cuma simbol belaka. Di wacana terlihat ramah lingkungan, tapi dalam praktiknya tetap eksploitatif.

Indonesia ada di persimpangan yang krusial. Terus mempertahankan model pembangunan berbasis rente mungkin memberi stabilitas semu. Tapi itu sama saja mengorbankan keadilan untuk generasi mendatang. Pilihan lainnya adalah membangun negara yang benar-benar berpijak pada kepentingan publik. Ini butuh keberanian untuk membatasi dominasi elite, memperkuat etika kekuasaan, dan memulihkan solidaritas sosial yang sudah retak.

Singkatnya, dalam bahasa Ibnu Khaldun, negara harus menjaga ashabiyah-nya. Dalam kerangka Bookchin, kita perlu merombak struktur dominasi yang merusak hubungan manusia dengan alam. Tanpa perubahan mendasar itu, eksploitasi alam akan terus terjadi. Dan negara akan makin jauh dari tugasnya sebagai pengelola amanah bersama.

Asep Supri
Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam
UIN Sunan Gunung Djati Bandung