Pendidikan Terkatung-katung: Ratusan Ribu Anak Korban Bencana Ditinggal Negara

Ratusan ribu anak bangsa terancam masa depannya. Di tengah puing-puing sekolah dan akses belajar yang putus, pendidikan yang mestinya jadi prioritas ternyata paling rentan ketika bencana melanda.

Angkanya sungguh mencengangkan. Dari hasil rapat dengan dinas pendidikan setempat pada Ahad, 14 Desember 2025, Menteri Abdul Mu’ti melaporkan kerusakan parah di tiga provinsi. Tak kurang dari 3.274 sekolah rusak. Lebih detail lagi, 6.431 ruang kelas hancur total, sementara 3.489 ruang lainnya mengalami kerusakan sebagian akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Dampaknya langsung menyentuh manusia. Data yang sama menyebut, siswa yang terdampak mencapai 276.249 orang dari semua jenjang. Para guru yang ikut merasakan imbasnya juga tidak sedikit: 25.936 orang.

Namun begitu, gambaran di lapangan ini seolah berbanding terbalik dengan pernyataan resmi.

Beberapa waktu lalu, usai mengunjungi lokasi bencana, Presiden Prabowo Subianto menyebut kondisi Sumatera pascabencana sudah baik dan terkendali. Pernyataan itu menciptakan jarak. Realitasnya, pemulihan sarana pendidikan berjalan lambat. Hak anak untuk belajar layak seperti harus antri, sementara waktu dan tahun ajaran terus berjalan tanpa bisa dihentikan.

Menurut sejumlah saksi, yang lebih dulu bergerak justru lembaga kemanusiaan, relawan, bahkan influencer. Respons pemerintah pusat terasa lamban dan kurang greget. Negara mestinya hadir paling depan, bukan malah terkesan jadi penonton.

Koordinator Advokasi Seknas JPPI, Ari Hardianto, angkat bicara.

Ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar. Pemulihannya butuh komando pusat yang terstruktur. Karena itu, status bencana nasional harus segera ditetapkan untuk percepatan penanganan.

"Skala kerusakan dan jumlah korban di tiga provinsi itu sudah masuk kategori darurat pendidikan," ujarnya. Ini mustahil ditangani daerah sendirian. Tanpa langkah sistematis, risiko anak putus sekolah jadi nyata.

Wacana pendidikan darurat pun sebenarnya ada. Tapi implementasinya masih minim gaung. Kebutuhan nyata di lapangan sederhana: ruang belajar yang aman, guru yang cukup, dan kepastian biaya termasuk pembebasan UKT bagi mahasiswa korban. Itu semua belum terjawab.

Jika dibiarkan begini, bencana alam bisa berubah jadi bencana generasi. Anak-anak akan kehilangan haknya, tertinggal pelajaran, dan terpinggirkan secara sosial. Generasi emas yang diimpikan bisa berubah jadi sumber kecemasan bagi masa depan bangsa.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah amanah. Bukan simbol kekuasaan. Rasulullah SAW bersabda, pemimpin itu penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Di tengah musibah, paradigma ini menuntut kehadiran yang cepat, empatik, dan penuh solusi.