Ratusan ribu anak bangsa terancam masa depannya. Di tengah puing-puing sekolah dan akses belajar yang putus, pendidikan yang mestinya jadi prioritas ternyata paling rentan ketika bencana melanda.
Angkanya sungguh mencengangkan. Dari hasil rapat dengan dinas pendidikan setempat pada Ahad, 14 Desember 2025, Menteri Abdul Mu’ti melaporkan kerusakan parah di tiga provinsi. Tak kurang dari 3.274 sekolah rusak. Lebih detail lagi, 6.431 ruang kelas hancur total, sementara 3.489 ruang lainnya mengalami kerusakan sebagian akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Dampaknya langsung menyentuh manusia. Data yang sama menyebut, siswa yang terdampak mencapai 276.249 orang dari semua jenjang. Para guru yang ikut merasakan imbasnya juga tidak sedikit: 25.936 orang.
Namun begitu, gambaran di lapangan ini seolah berbanding terbalik dengan pernyataan resmi.
Beberapa waktu lalu, usai mengunjungi lokasi bencana, Presiden Prabowo Subianto menyebut kondisi Sumatera pascabencana sudah baik dan terkendali. Pernyataan itu menciptakan jarak. Realitasnya, pemulihan sarana pendidikan berjalan lambat. Hak anak untuk belajar layak seperti harus antri, sementara waktu dan tahun ajaran terus berjalan tanpa bisa dihentikan.
Menurut sejumlah saksi, yang lebih dulu bergerak justru lembaga kemanusiaan, relawan, bahkan influencer. Respons pemerintah pusat terasa lamban dan kurang greget. Negara mestinya hadir paling depan, bukan malah terkesan jadi penonton.
Artikel Terkait
Angelina Jolie Berdiri di Rafah, Soroti Blokade Gaza di Musim Dingin yang Menggigit
Bogor Buktikan, Kerukunan Umat Bukan Sekadar Mimpi
Tiga Nyawa Melayang di Warakas, Mulut Berbusa dan Ruam Merah Jadi Petunjuk Awal
Demokrasi Terengah-engah, Ekonomi Merangkak: Potret Retak Pemerintahan Daerah