Demokrasi Terengah-engah, Ekonomi Merangkak: Potret Retak Pemerintahan Daerah

Sebuah Potret yang Mengkhawatirkan

Ini lebih dari sekadar kritik biasa. Apa yang saya sampaikan di sini adalah sebuah potret diagnostik, hasil jepretan dari data, teori, dan pengamatan langsung di lapangan. Dinamika pemerintahan daerah, yang sering jadi miniatur Indonesia, menjadi fokus utamanya.

Secara teori, demokrasi tentu bukan cuma urusan mencoblos lima tahun sekali. Ia seharusnya tentang akuntabilitas, partisipasi riil, dan kebebasan untuk bersuara. Tapi realitanya? Menurut laporan The Economist Intelligence Unit di tahun 2024, Indeks Demokrasi kita melorot ke peringkat 65 dunia. Skornya cuma 6,48. Penurunan ini, percayalah, bukanlah sebuah kebetulan.

Lihat saja di akar rumput. Partisipasi politik warga makin menipis. Data KPU 2024 mencatat partisipasi pemilu cuma 81,78%, angka terendah dalam dua dekade. Ini gejala jelas dari apa yang disebut democratic fatigue: masyarakat lelah dengan politik transaksional, kampanye hitam, dan janji-janji yang menguap begitu pemilu usai.

Teori delegative democracy dari O’Donnell (1994) terasa sangat relevan di sini. Pemimpin terpilih dapat mandat luas, tapi mekanisme check and balance-nya lemah. Akibatnya, kebijakan yang lahir seringkali reaktif, tidak partisipatif, dan lebih mengutamakan kepentingan segelintir elite.

Di daerah, situasinya bahkan lebih memprihatinkan. Pilkada masih kerap dibayangi politik uang dan dinasti. Ruang dialog seperti musrenbang sering cuma jadi formalitas belaka. Hasilnya, kebijakan daerah pun kerap meleset dari kebutuhan riil masyarakat.

Ekonomi Tumbuh, Tapi Buat Siapa?

Pertumbuhan ekonomi memang ada. Tapi pertanyaannya, untuk siapa? Data BPS September 2024 menunjukkan Gini Ratio tetap tinggi, di angka 0,384. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin nyaris tak bergerak. Yang lebih mengkhawatirkan, 20% kelompok terbawah cuma menikmati 6,5% dari total pengeluaran nasional. Sementara itu, 20% teratas menguasai hampir separuhnya.

Kita seperti terjebak di tempat. Pertumbuhan masih ditopang konsumsi dan ekspor komoditas, bukan inovasi atau industri bernilai tambah tinggi. Investasi asing langsung (FDI) memang masuk, tapi seringkali hanya ke sektor ekstraktif yang minim menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Di tingkat daerah, ketergantungan pada uang dari pusat seperti DAU dan DAK bisa mencapai 70% dari APBD di banyak kabupaten. Otonomi daerah malah jadi semacam kutukan ketika kapasitas fiskal dan SDM terbatas. UMKM, yang seharusnya jadi tulang punggung ekonomi lokal, tetap kesulitan dapat akses pembiayaan dan pasar.

Pemerintahan yang Tak Kompak

Ambil contoh program pengentasan stunting. Dana digelontorkan, tapi prevalensinya di sejumlah daerah justru stagnan. Penyebabnya? Salah sasaran dan program yang tumpang-tindih. Ini cermin nyata policy incoherence yang mahal harganya: anggaran membengkak, hasilnya minim.

Birokrasi kita juga masih terjebak dalam silo mentality. Masing-masing kementerian dan dinas daerah bekerja sendiri-sendiri, tanpa sinergi yang berarti. Pelayanan publik masih lambat dan berbelit, meski jargon "digitalisasi" terus digaungkan. E-budgeting, misalnya, baru diterapkan di 45% daerah. Sisanya? Masih manual dan rentan terhadap korupsi.

Lalu, Adakah Harapan?