Demokrasi Terengah-engah, Ekonomi Merangkak: Potret Retak Pemerintahan Daerah

Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan daerah justru bisa menjadi kunci solusi. Sayangnya, banyak kepala daerah lebih fokus pada proyek fisik yang kasat mata jalan, jembatan, balai kota daripada membangun kapasitas, berinovasi dalam layanan, atau memberdayakan masyarakat.

Namun begitu, bukan berarti tidak ada secercah cahaya. Studi lapangan di Jawa Barat dan Sulawesi Tengah menunjukkan, daerah dengan kepemimpinan yang visioner dan partisipatif bisa mencapai indeks demokrasi lokal dan pertumbuhan inklusif yang lebih baik. Sayangnya, contoh seperti ini masih jadi pengecualian, belum menjadi norma.

Rekomendasi: Tidak Ada Jalan Pintas

Kita tak bisa cuma menunggu waktu atau momentum yang tepat. Perbaikan harus dimulai sekarang, dengan langkah-langkah konkret.

Pemulihan Demokrasi yang Hakiki

Perkuat kewenangan investigasi independen untuk Bawaslu dan DKPP. Pendanaan partai politik dan kampanye harus transparan, tak ada lagi yang ditutup-tutupi. Musrenbang juga perlu dihidupkan kembali dengan mekanisme partisipatif yang riil, bukan sekadar seremonial belaka.

Transformasi Ekonomi yang Berpihak

Insentif fiskal perlu dialihkan dari sektor ekstraktif ke ekonomi hijau, industri kreatif, dan tentu saja UMKM. Sistem pembiayaan untuk UMKM harus dibangun agar lebih sederhana, cepat, dan terjangkau. Sistem jaminan sosial yang inklusif juga perlu diperkuat untuk menyangga kelompok yang paling rentan.

Pemerintahan yang Kolaboratif

Platform digital harus dimanfaatkan untuk menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah. Berikan penghargaan bagi daerah yang berhasil menurunkan ketimpangan dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Reformasi birokrasi dengan sistem merit dan pengupahan yang layak juga mutlak diperlukan.

Membangun Kembali Kepercayaan

Transparansi anggaran, dari level desa hingga pusat, harus bisa diakses publik melalui portal terbuka. Libatkan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan. Jadikan data bukan sekadar deretan angka, tetapi alat untuk meminta pertanggungjawaban.

Penutup: Titik Balik atau Jurang?

Tahun 2025 di depan mata. Ia bisa menjadi titik balik, atau justru titik terendah baru. Jika kita tak bergerak sekarang, demokrasi yang terengah-engah dan ekonomi yang merangkak bukan lagi sekadar metafora. Ia bisa menjadi batu nisan bagi cita-cita Indonesia yang adil dan makmur.