Dendam Politik SBY dan Manuver Awal Tahun yang Menggetarkan Istana

✍🏻 Erizal

Lihat saja orang-orang yang kini mengelilingi Prabowo, ambil contoh Teddy Indra Wijaya. Dari situ, wajar kalau kubu Jokowi termasuk sang mantan presiden sendiri mulai was-was dengan SBY. Padahal, SBY belum melakukan apa-apa pun, kekhawatiran itu sudah terasa. Apalagi nanti kalau dia benar-benar mulai bergerak. Pertarungan ini bakal sengit, penuh intrik, dan tidak sederhana.

Nah, soal calon pendamping. Kalau mengamati lingkaran dalam Prabowo sekarang, hampir bisa dipastikan AHY lebih diunggulkan ketimbang Gibran. Alasannya klasik: gagah, muda, penampilan rapi, dan dianggap pintar. Konon, setelah dilantik jadi wapres, Prabowo pernah mengingatkan Gibran untuk merapikan penampilannya yang dianggap agak ‘slengekan’. Makanya, wajar jika AHY justru sering dapat tugas khusus, bahkan sampai urusan ke luar negeri.

Di sisi lain, kasus ijazah Jokowi kembali mencuat. Saat dia menyebut ada “orang besar” di balik gugatan Roy Suryo dan kawan-kawan dan ini bukan kali pertama orang langsung menunjuk SBY atau Partai Demokrat. Ijazah Gibran pun ikut dipersoalkan dalam kasus yang sama. Roy Suryo Cs menyimpulkan Gibran tak punya ijazah SMA. Seolah, dengan menyudutkan Gibran, posisi AHY otomatis menguat.

Tanpa perlu disebut namanya, sebenarnya Demokrat sudah jadi tertuduh sejak awal dalam kasus ini. Peringatan dari relawan Jokowi seperti Silfester Matutina dan Ade Darmawan semakin mengeraskan anggapan itu. Meski sempat dibantah oleh Jokowi sendiri, bahkan oleh Kaesang Pangarep, rasanya seperti formalitas belaka. Arahnya sudah sulit dibelokkan. Ade Armando pun agak membenarkan narasi ini.

Harus diakui, memang ada dendam politik yang mengendap di pihak SBY terhadap pemerintahan Jokowi. Dulu, Demokrat hampir saja diambil alih oleh Moeldoko yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sepanjang drama itu, tak satu kata pun keluar dari mulut Jokowi untuk menghentikan upaya Moeldoko. SBY waktu itu benar-benar di tepi jurang.

Jokowi sepertinya ingin menebusnya di ujung masa jabatannya. AHY akhirnya ditunjuk jadi Menteri ATR/BPN. Tapi, Moeldoko tak pernah mendapat sanksi. Ia tetap menjabat sampai periode berakhir. Jadi, pengangkatan AHY itu sulit disebut sebagai balas budi. Apalagi itu terjadi setelah Demokrat ikut mendukung kemenangan Gibran. Masa-masa sulit itu terpaksa dilewati SBY sendirian.

Kendati hubungan personal SBY dan Jokowi disebut sangat baik seperti ditegaskan Andi Arief saat memperingatkan pihak yang mengaitkan kasus ijazah dengan SBY tapi nuansa politiknya berbeda. Agaknya Demokrat sedang memulai manuver di awal tahun ini. Dan manuver mereka mirip dengan langkah yang dulu diambil Jokowi dalam kasus yang sama.

Persis seperti itu. SBY memulai tahun dengan somasi terhadap pihak-pihak yang menyeret namanya dalam kasus ijazah. Biasanya, somasi akan diikuti laporan ke polisi. Kalau sudah sampai situ, akhirnya jadi tak terprediksi lagi. Semua pihak saling berhimpitan, situasi makin dinamis dan ruwet.

Tapi kubu Jokowi tak tinggal diam. Mereka sepertinya tak rela SBY meniru langkah politik bos mereka. SBY langsung dicap “cemen”. Baru segitu saja sudah main somasi dan jalur hukum. Bandingkan dengan Jokowi, katanya. Dihina macam-macam tetap tenang. Baru setelah ijazah dibilang palsu, dia bergerak.

Lantas, apa harus menunggu ada yang menuduh ijazah SBY palsu dulu, baru boleh ke pengadilan? Memang sulit kalau orang enggan bercermin.

(")