PKB Usul Kembali ke Pilkada DPRD, Koalisi Pemerintah Tampik

Wacana soal sistem pilkada kembali ramai diperbincangkan. Kali ini, kritik pedas datang dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, terhadap mekanisme pemilihan langsung yang selama ini berjalan.

Lewat akun X-nya pada Kamis lalu, Muhaimin tak ragu menyatakan pendirian partainya. PKB, katanya, justru mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Gagasan ini sebenarnya bukan hal baru; sudah sempat menjadi undang-undang di era kepemimpinan Presiden SBY dulu.

Alasannya klasik tapi selalu relevan: biaya yang membengkak, kecurangan yang merajalela, dan netralitas aparat yang sering dipertanyakan. "Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri," tulisnya.

Namun begitu, usulan untuk mundur ke sistem lama itu tidak serta merta diterima semua pihak. Dari internal koalisi pemerintah sendiri muncul suara berbeda.

Benny K. Harman, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, mengakui bahwa pilkada langsung memang punya segudang masalah. Mulai dari ongkos politik yang tinggi, praktik politik uang, sampai cengkeraman oligarki. Ia tak membantah itu.

Tapi baginya, mengembalikan kewenangan penuh ke DPRD sama sekali bukan jawaban. "Namun solusinya? Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi," tegas Benny menanggapi cuitan Cak Imin.

Lalu apa yang ditawarkan? Benny lebih melihat perlunya perbaikan dari dalam sistem itu sendiri. Ia mendorong penyempurnaan undang-undang yang ada. Poin utamanya adalah menciptakan norma yang jelas, sanksi yang benar-benar ditegakkan, dan yang tak kalah penting: pembiayaan yang diambil alih oleh negara.

Dengan cara itu, beban calon bisa diringankan dan ruang untuk praktik kotor dipersempit. Ia menutup pernyataannya dengan semangat khas, "Utk rakyat lebih baik, tidak ada kata mahal. Pileg juga mahal, Pilpres juga mahal. Jangan lah pernah putus asa berjuang utk rakyat."

Jadi, debat ini sebenarnya memetakan dua hal. Di satu sisi, ada kesadaran kolektif bahwa pilkada langsung punya cacat yang serius. Di sisi lain, ada penolakan untuk mundur ke belakang. Jalan tengahnya, seperti diusulkan sebagian pihak, adalah memperbaiki aturan main yang ada sekarang bukan mengganti panggungnya.