Islah Bahrawi Serang Wacana Pilkada Lewat DPRD: Mundurkan Amanat Reformasi!

Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), tak main-main dengan kritiknya. Lewat akun X-nya, @Islah_bahrawi, Jumat lalu, ia melontarkan kecaman pedas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Intinya, menurut Islah, pemerintahan saat ini justru menggerus amanat reformasi dan demokrasi yang sudah susah payah dibangun.

Ia melihat ada pola yang mengkhawatirkan. Supremasi sipil, katanya, sedang "dibuntungi" perlahan-lahan. Islah menyebut sederet contoh: aktivis yang mendekam di penjara, konten kreator kritis yang diintimidasi sampai ke rumah, hingga rencana penambahan 140 batalyon tentara. "Militerisasi akan ada di mana-mana," tulisnya. Ia juga menyindir polisi yang dianggapnya cuma jadi "pramuka", sementara kebijakan politik dan ekonomi berjalan tanpa arah yang jelas.

Namun begitu, yang paling menyita perhatian adalah sindirannya yang blak-blakan kepada para pendukung pemerintah.

"Makan tuh pemerintahan yang elu dukung habis-habisan! Gua? Gua lobet 16 persen. Dan gua bangga bukan bagian dari kalian yang ikut serta memundurkan amanat Reformasi dan Demokrasi,"

Pernyataan itu jelas merujuk pada Pilpres 2024 lalu, di mana Islah diketahui mendukung pasangan Ganjar-Mahfud yang akhirnya hanya meraih sekitar 16 persen suara. Kritiknya ini sepertinya tak lepas dari wacana yang sedang hangat.

Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya di HUT Partai Golkar di Sentul, Presiden Prabowo memang melontarkan usulan kontroversial. Ia mengkritik sistem pemilu kita yang dianggapnya terlalu mahal dan boros. Solusinya? Menurut Prabowo, kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, sampai wali kota sebaiknya dipilih kembali oleh DPRD, bukan lewat pemilihan langsung oleh rakyat.

“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” ujar Prabowo waktu itu.

Ia lantas membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Di sana, kata Prabowo, sistemnya lebih efisien. "Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati."

Wacana itu rupanya mendapat sambutan positif dari sejumlah partai politik. Gerindra, Golkar, PKB, Partai Ummat, dan NasDem disebut-sebut mendukung. Sementara PAN menyatakan usulan itu layak dipertimbangkan. Di sisi lain, bagi Islah Bahrawi dan mungkin sebagian kalangan, usulan tersebut adalah salah satu tanda mundurnya demokrasi. Baginya, ini seperti mengembalikan sistem ke era Orde Baru, di mana kekuasaan terpusat dan rakyat kehilangan suara langsungnya.

Jadi, pertarungan wacana ini masih akan panjang. Di satu sisi ada argumen efisiensi dan biaya, di sisi lain ada kekhawatiran akan penyempitan ruang demokrasi. Islah, dengan nada kerasnya, telah memilih posisinya dengan sangat jelas.