Usulan Kontroversial dari Senayan: Pemilu 10 Tahun Sekali untuk Lunasi Utang Kampanye

Geliat pembahasan di Badan Legislasi DPR RI kali ini memunculkan usulan yang cukup mengejutkan. Muslim Ayub, anggota DPR dari Fraksi NasDem daerah pemilihan Aceh, punya gagasan yang jauh dari biasa: mengubah periode pemilu dari lima tahun sekali menjadi sepuluh tahun sekali. Alasan di balik usulannya ini, menurutnya, sangat sederhana: biaya politik yang membebani.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Baleg DPR, Muslim Ayub menyampaikan pemikirannya itu. Rapat yang juga dihadiri perwakilan dari Perludem, Komnas Perempuan, dan PSHK itu jadi saksi usulan yang bisa dibilang radikal ini. Pernyataannya bahkan terekam dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Baleg DPR.

Inti keluhannya adalah siklus pemilu yang dinilai terlalu pendek. Menurut politisi berusia 57 tahun itu, periode lima tahun terasa sangat singkat. Terlalu singkat, katanya, untuk bisa mengembalikan modal besar yang sudah dikeluarkan selama masa kampanye.

"Saya berharap, apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan?" ujar Muslim.

Dia melanjutkan dengan nada yang cukup gamblang, "Karena untuk 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu udah dekat, 2027 udah mulai (persiapan) pemilu lagi."

Logikanya, begitu seorang anggota dewan terpilih, mereka hanya punya waktu efektif sekitar tiga tahun untuk bekerja sebelum harus mempersiapkan diri lagi untuk pertarungan berikutnya. Persiapan itu sendiri, menurutnya, bisa memakan waktu hingga dua tahun. Akibatnya, ruang untuk membayar utang kampanye pun menjadi sangat sempit.

"Jadi enggak mungkin dana ini akan kita kembalikan dengan sistem begini," tegasnya.

Lalu, sebesar apa sebenarnya beban finansial yang dimaksud? Muslim Ayub, yang juga Sekretaris DPW NasDem Aceh, memberikan angka yang tak main-main.

"Mohon maaf rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp20 miliar ke atas. Enggak ada yang Rp10 miliar … masing-masing kami meninggalkan utang semua," ungkapnya dengan terus terang.

Di akhir pernyataannya, dia berusaha memisahkan antara pendapat pribadi dan sikap partai. "Jujur saya sampaikan. Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali … Ini usulan pribadi nih bukan NasDem," katanya.

Usulan ini disampaikan dalam forum resmi pada 30 Oktober 2024 lalu. Gagasan yang satu ini jelas akan memantik perdebatan panjang, bukan hanya di kalangan politisi, tetapi juga di tengah masyarakat yang merasakan langsung denyut nadi demokrasi.