Kejujuran: Modal Terakhir Indonesia Menuju Keadilan Sejati

Warga yang terdidik secara politik tak gampang dibeli dengan politik uang atau dihibur oleh pencitraan. Mereka menilai pemimpin dari track record, bukan janji manis. Mereka paham bahwa demokrasi tak berakhir saat mencoblos, tapi justru dimulai setelahnya lewat pengawasan kebijakan, partisipasi, dan kritik yang konstruktif. Ini bentuk kejujuran warga pada diri dan bangsanya sendiri.

Menariknya, bangsa jujur justru bukan bangsa yang anti kritik. Sebaliknya. Kritik yang berdasar adalah wujud cinta pada tanah air. Ketika rakyat berani menyoroti kebijakan yang timpang, ketika akademisi bersuara berdasarkan data, ketika jurnalis teguh pada integritasnya, dan ketika pejabat rela diawasi di situlah kejujuran menjelma jadi budaya. Budaya semacam ini tak lahir instan. Dibutuhkan keteladanan, konsistensi, dan tentu saja, keberanian kolektif.

Pada akhirnya, bangsa jujur bukanlah bangsa yang sempurna tanpa cacat. Melainkan bangsa yang berani mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Kejujuran menuntut refleksi terus-menerus: Sudah adilkah ekonomi kita? Benarkah demokrasi kita mewakili suara rakyat? Atau jangan-jangan kita hanya pandai beretorika? Tanpa kejujuran, reformasi cuma jadi slogan usang. Dengannya, perubahan yang nyata benar-benar mungkin diwujudkan.

Indonesia sebenarnya punya semua modal dasar. Semangat gotong royong, nilai-nilai keadilan sosial, dan sejarah perjuangan yang panjang. Tantangannya sekarang adalah keberanian untuk menjabarkan nilai luhur itu dalam sistem ekonomi yang inklusif dan pendidikan politik yang membuka mata. Jika ekonomi didemokratisasi dan kesadaran warga dibangun, ruang gerak oligarki akan menyempit. Dan kejujuran akan menemukan rumahnya.

Jadi, bangsa jujur itu bukan mimpi belaka. Ia adalah pilihan. Pilihan untuk menolak ketidakadilan, melawan kebohongan, dan membangun masa depan yang lebih manusiawi. Pilihan itu ada di tangan kita semua sebagai warga biasa, sebagai pengambil kebijakan, sebagai generasi yang menentukan arah Indonesia selanjutnya.

(TOM/ED/JAKSAT)