ACEH TAMIANG - Udara di lokasi pembangunan rumah hunian Danantara terasa panas, tapi Presiden Prabowo Subianto tampak fokus. Di hadapan para pejabat dan warga, ia kembali menjelaskan keputusan pemerintah yang menuai tanya: kenapa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Jawabannya, menurut Prabowo, sederhana: negara dinilai masih sanggup menanggulanginya sendiri.
"Masih ada yang mempersoalkan, kenapa tidak bencana nasional?" ujar Prabowo, Kamis (1/1/2026).
"Masalahnya, kita punya 38 provinsi. Bencana ini berdampak di tiga provinsi, sementara 35 provinsi lain masih ada. Jadi, selama untuk tiga provinsi ini kita sebagai bangsa mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," lanjutnya.
Penjelasan itu disampaikannya bukan tanpa dasar. Meski status bencana nasional tidak dicanangkan, Prabowo menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap korban dan kerusakan di Sumatera sangatlah serius. Buktinya, bisa dilihat dari kehadiran para menteri di lokasi.
"Tetapi tidak berarti kita memandang sebelah mata. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri di sini?" tanyanya retoris.
"Dua sedang di Aceh Utara. Sepuluh menteri lainnya ada di Aceh sekarang. Itu menunjukkan komitmen kita," tegas Presiden.
Tak cuma soal kehadiran fisik, Prabowo juga memastikan dukungan anggaran tidak main-main. Pemerintah, katanya, sudah menyiapkan dana yang cukup besar untuk pemulihan. "Kita akan habis-habisan membantu. Anggarannya sudah disiapkan," janjinya.
Rapat koordinasi itu sendiri digelar dalam agenda peninjauan pembangunan 600 unit dari total 15 ribu rumah hunian yang direncanakan Danantara. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, juga hadir mendampingi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang membuka rapat menyebut, pertemuan dihadiri tidak hanya oleh sepuluh menteri dan anggota Kabinet Merah Putih, tapi juga oleh 15 direktur utama BUMN. Suasana terlihat cukup padat.
Di antara yang hadir, terlihat sejumlah nama besar. Ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menkumham Prasetyo Hadi, hingga Mendagri Tito Karnavian. Dari kalangan militer, hadir Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Juga tampak Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. Kehadiran mereka seperti ingin menegaskan bahwa penanganan bencana ini dilakukan dengan melibatkan semua lini, meski status 'bencana nasional' sengaja tidak diangkat.
Artikel Terkait
KAMMI Serahkan Hasil Panen Beras Sambas ke Mentan, Buktikan Peran Pemuda dalam Ketahanan Pangan
IHSG Melemah Tipis, Analis Soroti Level Kunci 8.170 untuk Tren Berikutnya
Kemenag Tegaskan Aturan Pengeras Suara Masjid Sudah Ada, Tanggapi Protes WNA di Gili Trawangan
Komisi III DPR RI Kutuk Keras Kematian Nizam, Polres Sukabumi Masih Selidiki Dugaan Kekerasan