Dua Mantan Presiden Siap Jalani Jalur Hukum Atas Isu Ijazah

"Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama," tambah Guntur, Kamis kemarin.

Menariknya, Guntur menyebut pertimbangan hukum ini bukan perintah langsung dari Megawati. Ini murni inisiatif kader. "Tidak ada perintah (dari Megawati melakukan upaya hukum). Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader," tegasnya.

Dia juga dengan gamblang menyatakan, "Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami."

Jokowi: Ini Ada Operasi Politik Besar

Sementara itu, Jokowi sendiri sudah lama bersikap. Dalam sebuah wawancara eksklusif belum lama ini, dia blak-blakan menyebut ada agenda besar di balik isu yang sudah bergulir empat tahun ini.

"Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu," kata Jokowi.

Dia melihat ini sebagai operasi politik. Tujuannya jelas: menjatuhkan reputasinya. "Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ," ujarnya.

Jokowi pun yakin ada "orang besar" di balik semua ini. Saat ditanya siapa, dia menjawab singkat, "Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan."

Menurutnya, energi bangsa seharusnya dipakai untuk hal yang lebih penting. Misalnya, menghadapi perubahan besar karena kecerdasan buatan atau robot humanoid. "Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan," pungkasnya sambil tersenyum.

Isu ini jelas belum berakhir. Dengan ancaman somasi dan proses hukum dari dua mantan presiden, suasana politik dipastikan akan semakin panas.