Korban Bencana Sumatera Pilih Uang, Tolak Hunian Pemerintah

Lebih dari Rp 20 miliar telah disalurkan BNPB. Dana itu bukan untuk perbaikan rumah, melainkan kompensasi tunai bagi para korban bencana di Sumatera yang menolak tawaran hunian dari pemerintah. Mereka memilih bertahan di rumah keluarga sendiri.

Menurut Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, jumlah orang yang menolak hunian itu mencapai 11.414 jiwa. Karena pilihan itulah, bantuan diberikan dalam bentuk uang.

"Jadi jumlah yang sudah disalurkan Rp 20.545.200.000,"

ungkap Suharyanto dalam sebuah rapat koordinasi di Aceh Tamiang, Kamis lalu.

Dana sebesar itu, rincinya, mulai mengalir sejak dua hari sebelum rapat digelar. Besarannya, setiap kepala keluarga menerima Rp 600 ribu per bulan. "Per kepala keluarga mendapat anggaran per bulan Rp 600.000 kali 3 bulan, Bapak. Desember, Januari, Februari, sudah tersalur sebesar 11.414 orang," jelasnya lebih lanjut.

Gambaran tentang skala kerusakan sebenarnya jauh lebih luas. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut angka yang cukup mencengangkan: sekitar 213 ribu rumah terdampak banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Data mentah itu ia dapatkan langsung dari BNPB. Kerusakan rumah-rumah tersebut diklasifikasikan dalam tiga tingkat: ringan, sedang, dan berat.

"Sehingga total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000,"

kata Tito dalam forum yang sama di Aceh Tamiang.

Jadi, di tengah upaya pemulihan besar-besaran, ada cerita lain tentang pilihan. Bukan sekadar angka bantuan, tapi tentang keinginan untuk tetap dekat dengan jejaring sosial dan kekuatan keluarga di saat segala sesuatu lain terasa goyah.