Tito Karnavian Soroti Tumpang Tindih Data, Usulkan BNPB Jadi Pemegang Kendali

Pendataan Korban Bencana Perlu Dipercepat, Tito Sarankan BNPB Jadi Ujung Tombak

Di tengah upaya penanganan banjir dan longsor di Sumatera, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti satu hal krusial: pendataan. Menurutnya, bantuan baru bisa tepat sasaran kalau datanya akurat dan terpadu. Soal ini, ia punya usulan spesifik.

"Sekarang masalahnya adalah pendataan. Pendataan ada yang melakukan dari BNPB, dari Pemda, kemudian juga dari BPS yang kita minta. Kunci ini paling penting sekali," ujar Tito.

Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat koordinasi satgas pascabencana di Aceh, Selasa lalu. Ia melihat, saat ini pendataan dilakukan oleh beberapa lembaga sekaligus mulai dari BNPB, pemerintah daerah, hingga Badan Pusat Statistik. Situasi ini berisiko menimbulkan tumpang tindih data.

Karena itu, Tito menyarankan agar BNPB yang memegang kendali. "Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB. Karena BNPB yang akan membayarkan. BNPB menjadi leading untuk data ini," tambahnya tegas.

Namun begitu, data dari BNPB nantinya tak serta merta jadi patokan final. Tito menyebutkan masih ada proses verifikasi. Data itu harus dikonfirmasi ulang oleh penegak hukum.

"Setelah itu divalidasi secepat oleh Polri, Kejaksaan, dan BPKP," ujarnya.

Yang menarik, mantan Kapolri ini menekankan bahwa prosesnya tak perlu menunggu sempurna. Menurut Tito, pendataan tidak harus 100 persen lengkap baru dana dicairkan. Bisa bertahap. Dengan cara ini, warga yang rumahnya rusak ringan hingga sedang bisa segera dapat bantuan perbaikan dan meninggalkan tempat pengungsian.

"Nah, kalau ini cepat dapat data by name by address, tidak harus sampai lengkap, karena biarkan bergelombang," jelasnya.

Logikanya sederhana. Kalau data untuk kerusakan ringan dan sedang cepat terkumpul, lalu dana segera turun, para korban bisa langsung bergerak membersihkan dan memperbaiki rumah mereka. Alhasil, jumlah pengungsi bisa berkurang drastis.

"Yang ringan dan sedang ini kalau kita bisa secepatnya punya data dari BNPB, rekonsiliasi, dan setelah itu diberikan biaya, mereka sambil bersih-bersih dilakukan terus, mereka akan pulang. Itu bisa mengurangi lebih dari 60% pengungsi," tutup Tito.

Poinnya jelas: kecepatan dan akurasi data adalah kunci. Tanpa itu, bantuan bisa tersendat atau salah alamat. Dan di saat seperti ini, setiap penundaan punya konsekuensi nyata bagi warga yang terdampak.