1.392 Personel Gabungan Siagakan Jakarta Jelang Demo Tolak UMP 2026

Jakarta bersiap. Hari ini, Senin 29 Desember 2025, aksi unjuk rasa buruh yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 bakal digelar. Menanggapi rencana itu, aparat tak tinggal diam. Sebanyak 1.392 personel gabungan telah disiagakan untuk mengawal jalannya demonstrasi.

Kekuatan itu merupakan gabungan dari TNI, Polda Metro Jaya, hingga polres dan polsek di jajaran. Pengamanan difokuskan di wilayah Jakarta Pusat, lokasi dimana aksi direncanakan berlangsung.

“1.392 personel gabungan pelayanan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat,”

Demikian penjelasan Iptu Erlyn Sumantri, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, kepada para wartawan pagi ini.

Menurut Erlyn, persiapan sudah dilakukan matang-matang. Pihaknya bahkan telah menggelar table top war game (TWG) dan apel pengamanan di Pospol Merdeka Barat, Gambir. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi aksi yang digerakkan oleh Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta bersama elemen massa lainnya. Tak cuma di lokasi aksi, pengamanan juga diperketat di sekitar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Meski bersiaga, Erlyn menegaskan pendekatannya akan persuasif. Dia mengimbau para demonstran untuk bertindak tertib.

“Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” tegasnya.

Dia menambahkan, menyampaikan pendapat di muka umum memang hak setiap warga. Namun, hak itu harus dijalankan dengan cara damai.

“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” jelas Erlyn.

Aksi yang akan berlangsung hari ini bukanlah hal yang mendadak. Sebelumnya, KSPI bersama Partai Buruh telah menyatakan penolakan keras terhadap angka UMP Jakarta 2026. Mereka menilai penetapan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merugikan pekerja.

Presiden KSPI yang juga pimpinan Partai Buruh, Said Iqbal, bahkan menyatakan siap menggugat keputusan tersebut secara hukum.

"Secara hukum, langkah selanjutnya adalah menggugat ke PTUN, karena ini adalah keputusan administrasi negara,"

kata Said Iqbal dalam sebuah konferensi pers virtual, Rabu lalu.

Namun begitu, jalur hukum bukan satu-satunya cara. Tekanan politik lewat unjuk rasa juga ditempuh. Rencananya, massa buruh akan berkumpul di dua titik yang punya nilai simbolis tinggi: Istana Presiden dan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka ingin suaranya langsung terdengar oleh pengambil keputusan.

Suasana di ibu kota kini terasa mencekam. Antisipasi bertemu dengan tuntutan, sementara ribuan personel bersiaga menunggu langkah pertama para demonstran.