Komunikasi Publik dan Janji yang Terendam Banjir
“Sejak detik pertama bencana terjadi, pemerintah dan warga sudah berjuang bersama. Evakuasi langsung dilakukan, upaya pemulihan juga digeber,” tegas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam jumpa pers Jumat lalu, 19 Desember 2025.
Dia bersikukuh menepis isu lambatnya respons pemerintah. Menurut Teddy, semua gerak cepat itu justru terjadi tanpa sorotan kamera.
Namun begitu, cerita yang terdengar dari tanah Sumatra sungguh berbeda. Di tiga provinsi yang terendam banjir, geliat bantuan dari pusat seolah tak kunjung terasa. Korban masih kesulitan mengakses kebutuhan pokok. Bahkan, seperti dilaporkan BBC Indonesia, trauma psikologis mulai menghantui mereka yang selamat.
Memang, dalam setahun lebih pemerintahan Prabowo-Gibran, ada upaya untuk membenahi komunikasi publik. Seorang pengamat, Muhammad Sufyan Abd, mencatat setidaknya ada tiga langkah yang diambil. Pemanfaatan Komunikasi Digital dan pengaktifan Presidential Communication Office (PCO) jadi salah satunya.
Tapi, pencapaian di atas terasa jomplang sekali dengan kenyataan di lapangan. Faktanya, blunder demi blunder justru sering dilakukan pejabat, mulai dari presiden hingga para menteri.
Artikel Terkait
Jakarta Ganti Kembang Api dengan Drone untuk Sambut 2026
Jembatan Darurat Krueng Tingkem Akhirnya Beroperasi, Akses ke Banda Aceh Kembali Terhubung
Karpet Merah untuk WN China di Indonesia: Pemicu Insiden Ketapang dan Ancaman bagi Nasionalisme?
Gempa Dangkal 4,7 SR Guncang Agam, Getaran Terasa hingga Kota Tetangga