Komunikasi Publik dan Janji yang Terendam Banjir

“Sejak detik pertama bencana terjadi, pemerintah dan warga sudah berjuang bersama. Evakuasi langsung dilakukan, upaya pemulihan juga digeber,” tegas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam jumpa pers Jumat lalu, 19 Desember 2025.

Dia bersikukuh menepis isu lambatnya respons pemerintah. Menurut Teddy, semua gerak cepat itu justru terjadi tanpa sorotan kamera.

“Semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera,” ucapnya.

Namun begitu, cerita yang terdengar dari tanah Sumatra sungguh berbeda. Di tiga provinsi yang terendam banjir, geliat bantuan dari pusat seolah tak kunjung terasa. Korban masih kesulitan mengakses kebutuhan pokok. Bahkan, seperti dilaporkan BBC Indonesia, trauma psikologis mulai menghantui mereka yang selamat.

Memang, dalam setahun lebih pemerintahan Prabowo-Gibran, ada upaya untuk membenahi komunikasi publik. Seorang pengamat, Muhammad Sufyan Abd, mencatat setidaknya ada tiga langkah yang diambil. Pemanfaatan Komunikasi Digital dan pengaktifan Presidential Communication Office (PCO) jadi salah satunya.

Tapi, pencapaian di atas terasa jomplang sekali dengan kenyataan di lapangan. Faktanya, blunder demi blunder justru sering dilakukan pejabat, mulai dari presiden hingga para menteri.

Ingat respons dingin Hasan Nasbi soal teror terhadap Tempo di awal 2025? Itu yang akhirnya berujung pada pengunduran dirinya dari kursi Kepala PCO.

Belum lagi gaya bicara beberapa menteri yang kerap menimbulkan polemik. Bahlil Lahadalia dan Natalius Pigai, misalnya. Alih-alih mencitrakan pemerintahan dengan baik, ucapan mereka malah memantik kemarahan publik dan warganet.

Presiden Prabowo sendiri sebenarnya sudah mengakui kegagalan ini. Di hari ke-150 pemerintahannya, dia berterus terang.

“Saya yang bertanggung jawab, saya yang salah,” katanya.

Sayangnya, pengakuan itu tak diikuti dengan perbaikan yang berarti. Komunikasi publik malah terasa semakin kacau.

Pemerintah terlihat menutup telinga dari kritik. Dan yang paling menyakitkan, respons yang lamban terhadap bencana di Sumatra membuktikan satu hal: tidak ada perubahan nyata. Janji-janji perbaikan itu seperti ikut terendam banjir, hilang begitu saja.