Konsistensi Kebijakan Jadi Penentu Masa Depan Bahan Bakar Bersih Indonesia

Peluang Indonesia untuk beralih ke bahan bakar yang lebih bersih di jalanan sebenarnya cukup cerah. Tapi, kata para ahli, semua itu bisa buyar kalau pemerintah plin-plan dengan kebijakannya. Konsistensi adalah kunci utamanya.

Hal ini mengemuka dalam sebuah diskusi yang digelar INDEF belum lama ini. Topiknya soal BBM ramah lingkungan dan masa depan transportasi nasional. Yang menarik, meski targetnya ambisius, realisasi di lapangan ternyata masih jomlang.

Abra Talattov dari INDEF menyoroti hal itu. Pemerintah menargetkan campuran bioetanol 15 persen (E15) tahun depan, tapi faktanya baru capai 5 persen saja.

"Target tinggi, tapi realisasi masih jauh. Ini menunjukkan banyak tantangan baik dari sisi produksi, infrastruktur industri, maupun edukasi konsumen," ujar Abra.

Di sisi lain, beban APBN akibat impor BBM fosil masih sangat berat. Abra mengingatkan, pada 2022 lalu, subsidi energi tembus Rp500 triliun! Memang ada penurunan defisit perdagangan migas di 2024, tapi momentum harga minyak yang turun ini justru harus dimanfaatkan untuk mendorong program energi bersih.

Produksi Dalam Negeri Tertinggal Jauh

Grandprix Thomryes Marth Kadja dari ITB membeberkan data yang lebih teknis. Untuk memenuhi target E10 saja, Indonesia butuh sekitar 1,4 juta kiloliter bioetanol per tahun. Sayangnya, kapasitas produksi kita cuma 300.000 kiloliter. Itu pun yang benar-benar fuel grade cuma sepertiganya.

"Ada mismatch antara kebutuhan dan kapasitas. Ini tantangan sekaligus peluang untuk ekspansi industri dalam negeri. Diversifikasi energi bersih harus memperkuat ketahanan nasional, bukan meningkatkan ketergantungan impor," tegas Grandprix.

Ia juga menjelaskan keunggulan bioetanol. Bahan bakar dari tebu ini punya siklus karbon yang lebih seimbang, bebas sulfur, dan pembakarannya lebih sempurna dibanding BBM fosil.

Pabrikan Mobil Sudah Siap, Kok

Lalu, bagaimana dengan kesiapan kendaraan yang ada? Menurut Kukuh Kumara dari GAIKINDO, industri otomotif sebenarnya sudah siap sejak lama. Pengujian untuk bahan bakar E20 bahkan sudah dilakukan sejak 2009.

"Kendaraan yang diproduksi setelah tahun 2000 seharusnya sudah kompatibel dengan E10. Kami bahkan sudah uji coba sampai E20. Yang kami butuhkan adalah konsistensi kebijakan," ujar Kukuh.

Ia menambahkan, standar emisi kendaraan pun sudah ditingkatkan. Semua kendaraan bensin baru sejak 2018 sudah Euro 4. Industri siap melompat ke Euro 5 atau 6, asal ada kepastian waktu penerapannya dari pemerintah.

Masalah Teknis yang Njelimet

Tapi jalan menuju transisi ini tidak mulus. Grandprix memperingatkan soal sifat etanol yang hidroskopik, alias suka menyerap air. Proses penyimpanan dan distribusinya harus super ketat agar kemurniannya terjaga di atas 99,5 persen. Kalau tidak, ya bahaya.

"Di Brazil, base fuel dan etanol ditransportasikan terpisah, baru dicampur di terminal dekat SPBU. Kalau kualitas tidak terjaga dan ada pemisahan fase, dampaknya sangat merusak mesin," paparnya.

Kukuh mengamini. Bayangkan, kata dia, kalau ada air dalam bahan bakar dan terjadi water hammer di mesin kendaraan angkutan barang yang sedang melintas jarak jauh. Bisa kacau balau.

Cukai yang Membelenggu

Selain infrastruktur, hambatan fiskal juga jadi ganjalan serius. Saat ini, bioetanol untuk bahan bakar masih dikenai cukai Rp20.000 per liter disamakan dengan alkohol konsumsi. Tentu saja ini membuat harganya sulit bersaing.

"Bagaimana mau kompetitif kalau produknya masih kena cukai? Kami mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan fiskal ini, minimal diturunkan atau bahkan dihapuskan," kata Abra.

Dukungan untuk petani tebu di hulu juga dinilai perlu diperkuat, mulai dari subsidi pupuk hingga jaminan harga beli molase yang layak.

Melihat Kesuksesan Brazil

Nah, untuk inspirasi, kita bisa belajar dari Brazil. Negeri Samba itu sudah konsisten menerapkan kebijakan pro-etanol sejak 1975. Kini, mereka bahkan sudah mencapai campuran E85 hingga E100 berkat mesin flex fuel.

"Kebijakan Brazil bertahan lintas rezim karena mereka satu frekuensi bahwa ini penting dan mendesak. Indonesia harus seperti itu punya komitmen jangka panjang yang tidak berubah ganti pemerintahan," ujar Grandprix.

Jangan Taruh Semua Telur di Satu Keranjang

Kukuh dari GAIKINDO punya pesan penting: transisi energi jangan hanya fokus pada satu jalur. Pendekatan multi-pathway lebih realistis.

"GAIKINDO bagian dari organisasi pabrikan mobil dunia yang sejak 2017 menyatakan: electric vehicles, yes, but it's not the only one untuk mencapai net zero emission," jelasnya.

Indonesia punya banyak pilihan: biodiesel, bioetanol, gas, dan listrik. Semuanya bisa dikembangkan berbarengan. Kendaraan hybrid dan plug-in hybrid juga bisa jadi jembatan yang efektif menuju masa depan yang lebih bersih.

Intinya: Konsistensi

Pada akhirnya, rekomendasi dari para ahli ini bertemu pada satu titik yang sama. Pemerintah harus konsisten. Evaluasi rutin, dukungan fiskal yang tepat, dan yang paling penting, komitmen politik yang tidak goyah setiap kali ada pergantian pemimpin.

"Potensi besar sudah ada di depan mata. Regulasi tersedia, industri siap, konsumen mulai teredukasi. Yang dibutuhkan adalah fokus pemerintah agar momentum ini tidak hilang," tegas Abra menutup pembicaraan.

Transisi energi di sektor transportasi jelas bukan perkara gampang. Ini soal teknis, infrastruktur, ekonomi, dan politik yang harus berjalan beriringan. Target net zero 2060 masih mungkin dicapai. Asal semua pihak, terutama pemerintah, punya niat dan konsistensi yang kuat untuk mewujudkannya.