Kuasa hukum Ahmad Khozinudin menilai ini upaya memecah belah. Rizal sendiri sepakat. Ia menuding ini permainan khas Jokowi yang selalu merasa tak pernah salah dan mahir berbohong. Menurutnya, psywars atau perang psikologi sekaligus upaya membangun citra sebagai korban dalam kasus ini akan sia-sia belaka.
"Keyakinan publik soal kepalsuan ijazah Jokowi sudah terlalu dalam," tegas Rizal. "Tuntutan utamanya jelas: Jokowi harus menerima hukuman atas kejahatan politik dan hukum yang dilakukan."
Ia kemudian melanjutkan dengan nada keras. "Sulit memaafkan pengkhianatan jabatan yang dilakukan. Negara bukannya maju, malah mundur. Rakyat menderita, konstitusi dilanggar, hukum dirusak. KKN jadi habitat, sementara China merajalela. Hutang luar negeri menumpuk dan menenggelamkan. Jokowi adalah pemimpin perusak," sambungnya.
Baginya, fokus saat ini harusnya cuma satu: uji forensik independen. Kalau memang Polda Metro sudah menguji dan hasilnya asli, kenapa takut diuji ulang atau dibandingkan oleh pihak lain?
"Lepaskan saja pada uji publik. Tidak perlu takut, apapun hasilnya nanti," ujarnya tegas. "Polisi itu penegak hukum, bukan pembela Jokowi berbayar. Yang bersalah harus dihukum. Mau dia dipanggil Jokowi, Widodo, Joko, Mulyono, atau apapun namanya."
Rizal menutup dengan kalimat yang cukup menusuk. Ia mengingatkan bahwa Lebaran masih lama, Ramadhan pun belum masuk. "Sampai saat ini, rakyat belum punya niat untuk memaafkan Jokowi. Lebaran masih lama, Pak."
Artikel Terkait
Federalisme: Solusi atau Ilusi untuk Labirin Kekuasaan Indonesia?
Nenek 80 Tahun Diusir Paksa, Rumah di Surabaya Dibongkar hingga Rata
Guncangan di Korps Adhyaksa: 68 Pejabat Jaksa Dirombak, Beberapa Terkait OTT KPK
Truk Tangki Tabrak Pembatas, Lalu Lintas JORR Bekasi Macet Mengular