Deru Dua Ribu Ekskavator: Ketika Papua Menjadi Sasaran Penguasaan Lahan

✍🏻Balqis Humaira

Dua Ribu Ekskavator untuk Papua: Ambisi atau Ancaman?

Dengar angka itu, wajar kalau kita semua meragukan telinga sendiri. Dua ribu ekskavator? Bukan main-main. Ini bukan lagi soal rencana bisnis biasa, tapi sebuah pernyataan kekuatan yang terang-terangan. Mesin-mesin besi itu punya satu bahasa universal: menggali, meratakan, mengubah wajah bumi secara permanen.

Nama Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang akrab disapa Haji Isam, memang bukan hal baru di Kalimantan Selatan. Pengaruhnya terasa. Saya pernah berada di sana dan merasakan sendiri bagaimana suasana bisa berubah mendadak. Orang-orang yang tadinya bercakap riang, tiba-tiba menurunkan suara, melirik ke sekeliling, begitu namanya hendak disebut. Rasanya seperti menyebut sesuatu yang tabu atau lebih tepatnya, sesuatu yang berisiko.

Mari kita pikirkan bersama, dengan kepala dingin. Untuk apa seseorang membutuhkan dua ribu unit alat berat sekaligus? Jawabannya sederhana: ini bukan untuk coba-coba. Ini tanda bahwa sebuah keputusan besar sudah final. Sebuah lahan sudah dipandang sebagai milik, dan yang tersisa tinggal eksekusi. Titik.

Lalu, mengapa Papua yang menjadi sasaran? Kenapa bukan pulau lain yang lebih dekat dengan pusat? Papua dipilih, menurut sejumlah pengamat, bukan karena tanahnya yang paling menjanjikan. Tapi lebih karena ia dianggap sebagai wilayah yang 'sunyi'. Bukan sunyi penduduk, melainkan sunyi perhatian publik. Di sana, sebuah operasi besar-besaran bisa dibungkus dengan terminologi mulia: ketahanan pangan, kedaulatan energi, pembangunan nasional. Sementara di lapangan, yang lebih dulu tiba adalah deru mesin, bukan dialog.

Orangnya sendiri, Haji Isam, bukan tipe pengusaha yang gemar tampil di televisi. Ia tak butuh pengakuan publik. Permainannya justru terjadi di belakang layar, di ruang-ruang yang tak terekspos. Ia tidak perlu menjadi pejabat, karena seringkali kebijakan yang ada seolah sudah selaras dengan kepentingannya. Ini bukan tuduhan, coba perhatikan polanya: proyek raksasa, lahan sangat luas, pengiriman alat berat secara masif, dan selalu selalu ada pengawalan negara. Pola itu berulang.

Di Kalimantan, banyak yang tidak membencinya. Malah ada yang menghormati. Dalam konteks tertentu, kekuasaan di daerah kerap hadir bukan melalui institusi resmi, melainkan lewat figur kuat yang bisa menyelesaikan masalah. Dari situ lahirlah rasa segan yang berbaur dengan kekhawatiran. Ketika satu nama saja sudah mampu membungkam pembicaraan di ruang publik, itu bukan sekadar hormat. Itu adalah ketakutan.

Bayangkan Anda masyarakat adat Papua. Tanah adalah nyawa. Tempat mencari hidup dan menyimpan sejarah nenek moyang. Lalu, datanglah barisan ekskavator. Bukan sepuluh, bukan seratus, tapi dua ribu unit. Mereka datang dengan cepat, terorganisir, bak operasi militer. Dan yang membuat napas tertahan: mereka tidak datang sendirian. Ada aparat berseragam. Ada senjata. Dalam situasi seperti itu, istilah "persetujuan warga" kehilangan maknanya. Persetujuan hanya bermakna jika ada kebebasan untuk menolak. Jika penolakan saja bisa membahayakan keluarga, itu namanya penyerahan diri.

Lalu ada yang bertanya, "Salahkah membangun negara?" Tentu tidak. Tapi membangun berbeda dengan mengeruk. Membangun diawali dengan kajian, mendengarkan masyarakat, dan bertahap. Yang terjadi justru sebaliknya: mesin duluan, pertimbangan belakangan. Tujuannya pun menjadi jelas: bukan hasil panen yang utama, melainkan penguasaan lahan dan segala sumber daya di dalamnya.

Mengapa alat berat begitu krusial? Dalam proyek skala raksasa, keuntungan tercepat justru datang dari fase pembukaan lahan. Kayu ditebang, tanah diratakan, volume dihitung semua bernilai uang. Panen bisa gagal, lahan bisa ditinggalkan, tapi sumber daya yang sudah diambil tidak akan kembali. Pola ini sudah lama berjalan, dan selalu diulang di wilayah-wilayah yang jauh dari sorotan.

Soal hukum dan pajak? Singkat saja. Perusahaan besar dengan kewajiban pajak besar, bisa bermain licin. Sementara rakyat kecil yang salah isi SPT langsung dikejar. Ini menunjukkan satu kenyataan pahit: hukum kerap keras ke bawah, tapi sangat lentur ke atas.

Lalu, mengapa ia seolah kebal? Kekuasaan di negeri ini berdiri di tiga pilar: uang, relasi politik, dan alat paksa negara. Ketika ketiganya berkumpul di satu titik, terciptalah kekebalan yang nyaris sempurna.

Coba bayangkan jika proyek ini gagal total. Siapa yang menanggung rugi? Bukan dia. Bukan keluarganya. Yang menanggung adalah lingkungan yang rusak, warga lokal yang terpinggirkan, bank negara, dan APBN. Sementara ekskavatornya sudah terbayar, kayunya sudah terjual, dan pengaruhnya justru makin kuat. Ini bukan teori konspirasi. Ini logika bisnis yang paling telanjang.

Karena itu, dua ribu ekskavator itu bukan simbol kemajuan. Itu adalah sirene peringatan. Tanda bahwa satu orang punya kemampuan untuk menggerakkan negara, tanpa perlu duduk di kursi kekuasaan resmi. Dan itu justru lebih berbahaya.

Lalu apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak, jangan mudah percaya pada narasi yang dibungkus terlalu manis. Narasi bahwa semua ini demi rakyat Papua, bahwa tanahnya kosong, bahwa kritik adalah pengkhianatan. Kritik justru bukti kita masih peduli. Jika hari ini kita diam menyaksikan Papua diratakan, jangan kaget jika besok giliran wilayah lain. Polanya akan sama, hanya lokasinya yang berganti.

Dia kuat karena beberapa hal yang saling menguatkan. Pertama, dia pemain lama dengan jaringan yang mengakar dalam. Kedua, dia melekat erat dengan kekuasaan yang sedang berjalan. Ketiga, proyeknya memakai legitimasi nama negara. Keempat, ada kehadiran aparat yang memberikan efek membungkam. Kelima, kekuatan finansialnya melunakkan banyak hal. Dan keenam, citra kedermawanannya menjadi tameng sosial yang ampuh.

Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal satu orang. Ini tentang sistem yang memberi panggung kepada mereka yang punya kombinasi mematikan: modal besar, koneksi politik, dan keberanian untuk mengambil dengan cara apapun. Papua hanya menjadi panggung dari sebuah drama yang lebih besar. Ia kuat bukan karena ia paling hebat, tetapi karena terlalu banyak pihak berkuasa yang membutuhkannya, dan tak ingin kehilangannya.

(fb)