“Alhamdulillah, saat ini sudah dinyatakan clean and clear, dan mudah-mudahan proses pembangunan serta pengembangannya ke depan bisa dilanjutkan dengan baik, tanpa menyisakan persoalan hukum apa pun,” lanjutnya.
Dahnil kemudian menegaskan soal integritas. Pesan Presiden, kata dia, sangat jelas: Kemenhaj harus jadi simbol kebersihan dan akuntabilitas. Ini penting. Dunia pengelolaan haji memang rawan. Praktik korupsi dan manipulasi sering mengintai di setiap sudut. Makanya, langkah pencegahan harus dijalankan sejak dini, tidak bisa ditunda-tunda.
“Pesan Presiden sangat jelas, Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi simbol integritas. Karena itu, tindakan-tindakan preventif dan pencegahan terhadap praktik korupsi dan manipulasi harus dilakukan sejak awal,” tegas Dahnil.
Namun begitu, dia tak menampik realitas di lapangan. Pengelolaan haji memang kompleks dan rentan penyimpangan. Itulah sebabnya, ke depan, reformasi tata kelola menjadi prioritas. Transparansi dan pengawasan harus diperkuat.
Di sisi lain, Wamenhaj juga menyoroti potensi ekonomi. Dia melihat pentingnya mengembangkan ekosistem ekonomi haji di Jambi, terutama terkait konektivitas penerbangan untuk jemaah. Ini jadi salah satu fokus selanjutnya, setelah persoalan legal aset beres.
Artikel Terkait
Kejagung Serahkan Rp 6,6 Triliun ke Kas Negara, Begini Cara Mengamankan Uang Sebanyak Itu
Malam Khidmat di Katedral, Ribuan Umat Padati Misa Natal
DDII Jabar Tegaskan Sikap: Imbau Umat Islam Hindari Ucapan dan Atribut Natal
Setahun Memimpin, Prabowo Tegaskan Kunci Pemerintahan Efektif Ada di Meritokrasi