Ketika Negara Berpura-pura, Rakyat Pun Sengsara

M. Isa Ansori

Hanya fondasi yang tersisa, setengah terkubur lumpur. Seorang ibu berdiri di sana, menatap kosong ke arah rumahnya yang telah lenyap. Dinding, atap, tanah tempat anak-anaknya biasa bermain semuanya hilang, berganti dengan hamparan pasir berlumpur yang dingin. Air matanya sudah kering. Yang ada hanya kehampaan. Di sekelilingnya, justru terdengar tawa anak-anak yang bermain di atas puing. Tawa itu pahit, seolah mereka belum sepenuhnya paham bahwa yang runtuh bukan cuma tembok, tapi juga masa depan mereka.

Sejak akhir November 2025, banjir bandang dan longsor telah meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Luka yang ditinggalkan sangat dalam. Menurut data terbaru BNPB, korban jiwa sudah lebih dari 1.100 orang. Sekitar 176 orang masih hilang, sementara lebih dari 7.000 lainnya luka-luka. Bayangkan saja: ratusan ribu orang terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah yang hancur dan infrastruktur yang porak-poranda.

Puluhan ribu rumah, sekolah, puskesmas, rumah ibadah, dan jembatan rusak total. Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini tentang nyawa yang terenggut, keluarga yang tercerai-berai. Kenyataan pahitnya, payung perlindungan yang dijanjikan negara ternyata sama rapuhnya dengan rumah-rumah yang sudah rata itu.

Namun begitu, ironi terbesar justru datang dari respons pemerintah. Alih-alih fokus pada tindakan nyata, kesan yang muncul adalah mereka sibuk memelihara narasi bahwa situasi "terkendali".

Pernyataan pejabat, misalnya dari Menteri Sekretaris Negara, yang menegaskan bahwa TNI, Polri, dan BNPB sudah bekerja di lapangan, terdengar seperti upaya menjaga citra. Memang, kita tidak menutup mata. Aparat telah berjibaku sejak hari pertama melakukan evakuasi dan membuka akses. Itu fakta.

Tapi kehadiran fisik di lokasi bukanlah kebijakan. Bukan pula pengambilan keputusan strategis. Bagi para korban yang kelaparan, kehausan, dan terputus aksesnya, apa artinya "hadir" jika bantuan pokok tak kunjung sampai? Kehadiran tanpa solusi konkret hanyalah pertunjukan.

Di sisi lain, pemerintah tampak berat hati menetapkan status bencana nasional. Padahal status itu bukan sekadar simbol. Itu adalah kunci untuk mobilisasi sumber daya, koordinasi yang lebih solid, dan membuka pintu bagi bantuan internasional tanpa beban politik.

Menghadapi kehancuran dengan skala sedahsyat ini jutaan jiwa terdampak menolak bantuan dari luar justru mengerdilkan peluang untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sikap "kita bisa sendiri" ternyata jauh panggang dari api.

Di lapangan, ceritanya berbeda. Akses ke banyak lokasi masih terputus. Logistik mandek. Distribusi bantuan tidak merata. Ibu yang berdiri di puing tadi bukan metafora belaka; dia mewakili jutaan orang yang masih menunggu dengan perut keroncongan. Bahkan, ada laporan tragis tentang korban yang tewas berebut beras karena bantuan yang terlambat.

Menerima bantuan internasional bukan tanda kegagalan. Justru, menolaknya demi gengsi politik menunjukkan prioritas yang salah. Banyak negara maju pun tak sungkan membuka diri saat bencana melampaui kapasitas mereka. Itu justru wujud kedewasaan.

Negara ini tentang keputusan, bukan retorika. Sikap defensif yang terus dipertahankan klaim bahwa semua terkendali, penolakan bantuan asing mengingatkan pada seorang perenang yang tenggelam tapi menolak pelampung demi dianggap jago. Akibatnya? Yang jatuh bukan cuma korban bencana. Kepercayaan rakyat pun ikut terguncang. Mereka melihat, di saat genting, negara lebih memilih tampil rapi di konferensi pers daripada bertindak cepat.

Pesan ironisnya jelas: negara seolah bekerja keras membela narasinya, bukan membela rakyatnya. Dan rakyat, yang setiap tetes air matanya menjadi statistik, kehilangan lebih dari rumah. Mereka kehilangan rasa aman, hak atas bantuan yang efektif, serta kepercayaan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk mereka.

Kita tidak minta yang muluk-muluk. Hanya kejujuran, keputusan tegas, dan kehadiran yang nyata. Bukan yang cuma tampak di layar televisi, tapi yang bisa dirasakan oleh perut yang lapar dan tangan yang menggigil.

Anak-anak yang tertawa di atas reruntuhan itu mungkin belum mengerti arti "negara". Tapi nanti, ketika mereka besar dan mengingat hari-hari kelam ini, pasti akan muncul pertanyaan: di mana negara saat segalanya runtuh? Pertanyaan itu akan lebih tajam dari segala kritik. Sejarah, pada akhirnya, hanya mencatat siapa yang benar-benar hadir saat nyawa dipertaruhkan.

Surabaya, 24 Desember 2025

M. Isa Ansori Kolumnis, Akademisi, Wakil Ketua ICMI Jatim serta Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya