Bayangkan suasana kantin sekolah yang ramai, tapi penuh dengan aroma masakan rumah. Bukan sekadar jajanan instan, melainkan semangkuk sayur asam yang masih mengepul, lodeh yang baru saja diangkat dari kuali, ditambah telur dadar dan ayam goreng. Tak lupa, potongan semangka segar sebagai penutup. Itu gambaran sederhana tentang kantin sehat yang bisa dinikmati anak-anak setiap jam istirahat.
Namun begitu, gagasan yang tampak masuk akal ini rupanya tidak dipilih oleh pemerintah. Alasannya apa, ya?
Menurut Kalis Mardiasih, jawabannya mungkin terletak pada kepentingan yang sudah mengakar. Ia menyoroti hal ini dalam sebuah diskusi film dokumenter "Tak Ada Makan Siang Gratis" di Yogyakarta, akhir Desember lalu.
"Waktu kita desak agar dapur dikembalikan ke sekolah dan komunitas, mereka nggak mau. Kenapa?" ujarnya.
Lalu ia menyebutkan angka-angka yang menurutnya menjadi penyebab. "Ternyata ada 472 dapur milik si Ijo (TNI), sekitar 600-an dapur si Coklat (Polri), belum lagi dapur partai dan pendukungnya yang jumlahnya ratusan. Akhirnya ketahuan, kan? Yang katanya mau menyejahterakan rakyat, kok malah ogah."
Sebagai seorang ibu dan aktivis, Kalis mengaku program makan siang gratis justru memicu rasa pusing harian. Ia merasa itu seperti naluri keibuan yang terusik melihat realitas yang ada.
Kalis Mardiasih sendiri dikenal sebagai penulis dan aktivis muda muslim dari Yogyakarta. Ia juga aktif di struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pernyataannya itu kemudian viral lewat sebuah cuitan yang mengajak kita membayangkan kantin sehat sambil mengucapkan Selamat Hari Ibu. Kontras sekali, antara harapan dan kenyataan yang diungkapkannya.
Artikel Terkait
Produksi Padi Merauke Melonjak 66 Persen Berkat Program Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat
Kejari Rohil Tahan Dua Pejabat Disdikbud Tersangka Korupsi TPP Guru PPPK Rp1,47 Miliar
Anggota DRI Kecam Penyekapan dan Penganiayaan Sadis Perempuan di Bandung Selama Tiga Tahun
PBNU Siapkan Ekosistem Inovasi Digital untuk Santri dan Kader Menuju NIAS 2026