Kalau tidak dikelola baik, informasi yang berceceran justru berpotensi menimbulkan kebingungan baru di publik.
Ia mengingatkan, pemerintah sebenarnya punya perangkat memadai. Ada Badan Komunikasi dan Kemenkominfo yang bisa dioptimalkan untuk dukung komunikasi kebencanaan. Soal bantuan internasional, misalnya, penyampaiannya seharusnya dilakukan oleh kementerian yang punya kewenangan di bidang luar negeri. Tujuannya jelas: menghindari kesalahpahaman.
“Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan,” tambahnya.
Emrus juga mengusulkan ide penunjukan juru bicara khusus penanganan bencana. Langkah ini, katanya, bisa memastikan alur informasi lebih efektif dan terkoordinir. Mendukung upaya penanganan secara menyeluruh.
“Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik,” jelas Emrus.
Sementara itu, dalam klarifikasinya, Mendagri Tito berusaha meluruskan duduk persoalan. Ia menegaskan sama sekali tak berniat mengecilkan bantuan Malaysia. Pemerintah Indonesia, sebutnya, tetap menghargai setiap perhatian dan dukungan untuk korban bencana.
Sejak awal, berbagai sumber daya nasional telah dikerahkan. Hanya saja, perhatian publik kerap lebih tertarik pada isu bantuan internasional. Padahal, upaya penanganan di dalam negeri juga berjalan, meski mungkin kurang mendapat sorotan.
Artikel Terkait
Tol Cipali Sepi Jelang Natal, Volume Kendaraan Turun 25 Persen
Kisah Pilu di Balik Pemulangan Jenazah Korban Kebakaran Hong Kong
Banjir Sumatra: Tagihan Mahal dari Pembangunan yang Abai
Jaksa Agung Copot Tiga Kajari Terjerat OTT KPK