KPK Bongkar Trik Pemkab Atur Jawaban Survei Integritas

Di tengah acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia di Yogyakarta, Selasa lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyelipkan sebuah cerita yang cukup menggelitik. Ia mengungkapkan, ada pemerintah kabupaten yang berusaha mengakali sistem Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar KPK. Tujuannya satu: agar nilai mereka terlihat lebih bagus.

"Ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten mengkondisikan hasil survei," ujar Setyo di hadapan para undangan di Bangsal Kepatihan.

Menurutnya, saat itu pemkab bersangkutan mengeluarkan instruksi khusus. Siapa pun pegawai yang mendapat pesan WhatsApp dari tim KPK untuk survei, diwajibkan melapor.

Mereka kemudian dikumpulkan di satu tempat dan diberi pengarahan.

"Di-brief kalau pertanyaan A jawabannya A plus, kalau pertanyaan B jawabannya B minus dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus," jelas Setyo, menggambarkan praktik itu.

Namun begitu, trik semacam itu rupanya tidak berjalan mulus di hadapan KPK. Lembaga antirasuah ini punya alat verifikasi lain, yaitu dokumen-dokumen pendukung. Setelah dibandingkan dengan hasil survei yang "dikondisikan" tadi, ketahuanlah ketidaksesuaiannya.

"Kami simpulkan bahwa ini akal-akalan. Setelah kami dalami ternyata betul ada cipta kondisi untuk bisa membuat skor dalam satu wilayah itu menjadi baik," tegasnya.

Siapa nama daerahnya? Kapan kejadiannya? Setyo sama sekali tak mau membuka kedoknya. Bahkan usai acara, ketika dikejar-kejar awak media, ia tetap tutup mulut.