Poros Jakarta Raya: Hentikan Serakahnomic, Wujudkan Ekonomi Berkeadilan

Catatan dari sebuah diskusi di Kedai Tempo, awal Desember lalu.

Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar musibah alam biasa. Bagi sejumlah aktivis yang berkumpul di Jakarta, tragedi itu adalah bukti nyata dan yang paling mutakhir dari sebuah sistem ekonomi serakah yang mereka sebut "Serakahnomic". Mudaratnya, kata mereka, jauh lebih besar ketimbang manfaat yang dijanjikan. Suasana itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Darurat Kedaulatan dan Darurat Bencana Lingkungan di Indonesia" yang digelar Poros Jakarta Raya.

Acara pada 3 Desember 2025 itu dihadiri oleh aktivis lintas generasi, dari era 80-an hingga yang masih muda. Moderatornya, Teddy Wibisana, membuka dengan pernyataan tegas. Menjaga kedaulatan bangsa, menurutnya, tak cuma soal menambah anggaran militer.

"Anggaran pertahanan kita naik 47 persen. Alhasil, anggaran untuk layanan publik terpangkas. Tapi lihatlah, kita justru tak berdaya menghadapi bencana ekologi akibat keserakahan pejabat dan pengusaha perambah hutan. Lebih konyol lagi, kita malah kaget saat bandara IMIP di Morowali beroperasi tanpa otoritas negara yang jelas," ujar Teddy.

Narasumber pertama, Standarkiaa Latief, langsung menyinggung akar masalah banjir di Sumatera: deforestasi yang tak terkendali. Memang, penggundulan hutan sudah terjadi sejak Orde Baru. Namun, lajunya justru makin masif dalam sepuluh tahun terakhir, periode pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Kiaa sapaan akrabnya puncak masalah adalah ketika pemerintah memberi "karpet merah" kepada oligarki melalui UU Omnibus Law. Aturan itu memudahkan segelintir orang mengeruk sumber daya alam seenaknya. Dampaknya masih terasa sampai sekarang, di awal pemerintahan Presiden Prabowo, berupa banjir bandang yang menyemburkan jutaan kubik kayu gelondongan ke permukiman warga.

Di sisi lain, beban utang luar negeri era Jokowi disebutnya membuat pemerintahan sekarang "ngos-ngosan". Ruang fiskal yang sempit diduga menjadi alasan lambatnya pengumuman status darurat bencana nasional. Padahal, data BNPB waktu itu sudah mencengangkan: 865 orang meninggal, 463 hilang, dan pengungsi mencapai 836 ribu jiwa yang sangat butuh logistik dan air bersih.

Kiaa juga menyoroti kasus Bandara IMIP di Morowali. Baginya, itu adalah contoh darurat kedaulatan yang telanjang.

"Bandara itu sengaja dirancang menyingkirkan otoritas negara. Tidak ada imigrasi atau bea cukai. Diduga kuat, ini untuk memuluskan kedatangan ribuan tenaga kerja asing secara gelap dan penyelundupan jutaan ton nikel ke China. Ini bukan pelanggaran administratif biasa, tapi lebih pada kejahatan terhadap negara," tegas Kiaa.

Ia lalu mengingatkan temuan almarhum Faisal Basri soal selisih data impor nikel China yang jauh lebih besar dari data ekspor Indonesia. Titik tekannya jelas: pemerintah harus menangkap semua pelaku dan menghentikan impunitas yang menciderai rasa keadilan.

Narasumber kedua, Bob Rinaldi Randilawe, aktivis dengan latar belakang magister lingkungan UI, punya istilah yang sama: serakahnomic. Pembalakan liar di sepanjang Bukit Barisan, bahkan sampai ke cagar alam, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dan itu tak diimbangi upaya konservasi yang serius.

Bob membandingkan dengan China. Negara itu, katanya, cepat melakukan recovery. "Tebang satu, tanam seribu," ujarnya. Sementara di Indonesia, banyak penambang baik legal maupun ilegal terus menjarah daerah aliran sungai yang seharusnya steril dari eksploitasi. Situasi makin runyam karena pembalakan masif di hulu telah merusak keseimbangan ekosistem.

Selama pemerintahan sebelumnya, semua prosedur lingkungan seperti diterabas. Amdal sering diabaikan, berkat kemudahan dari UU Omnibus Law yang meski kini sudah dicabut MK, dampaknya masih terasa.

Untuk mengatasi ini, Bob menyerukan audit lingkungan menyeluruh dan sanksi tegas bagi semua pihak yang terlibat, baik pejabat, individu, maupun korporasi. Ia juga mendesak moratorium pembalakan hutan di Sumatera dan daerah lain, serta melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam penjagaan lingkungan. Mereka, kata Bob, selama ini justru terpinggirkan oleh keserakahan oligarki.

Diskusi itu ditutup dengan kesepahaman: bencana ekologi dan krisis kedaulatan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dan uang logam itu dicetak oleh sistem yang serakah.