China Gebuk Protes ke PBB, Jepang Dikecam Soal Komentar Intervensi Militer di Taiwan

Ketegangan antara China dan Jepang kembali memanas, dan kali ini masalahnya dibawa ke panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemicunya? Pernyataan politisi Jepang, Sanae Takaichi, soal Taiwan yang dinilai Beijing sebagai sebuah pelanggaran serius.

Fu Cong, Wakil Tetap China untuk PBB, tak tinggal diam. Dalam sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, ia melayangkan protes keras. Fu menegaskan bahwa komentar Takaichi itu jelas-jelas melanggar hukum internasional dan menyimpang dari norma-norma diplomatik yang sudah berlaku.

Lantas, apa sebenarnya yang diucapkan Takaichi sehingga membuat Beijing geram? Intinya, politisi Jepang itu menyatakan bahwa serangan China ke Taiwan bisa membahayakan keamanan nasional Jepang. Bahkan, situasi seperti itu berpotensi memicu intervensi militer dari Tokyo.

Bagi China, pernyataan semacam ini adalah garis merah.

"Jika Jepang berani melakukan intervensi bersenjata di Selat Taiwan, itu menjadi tindakan agresi,"

Begitu bunyi peringatan keras Fu Cong dalam suratnya, seperti yang dilaporkan Reuters akhir pekan lalu.

"China dengan tegas menjalankan haknya untuk membela diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional, serta dengan teguh mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya,"

Posisi China soal Taiwan memang sudah jelas dan tak pernah berubah: pulau itu adalah bagian tak terpisahkan dari China. Di sisi lain, pemerintah Taiwan menolak klaim tersebut. Bagi mereka, masa depan Taiwan harus ditentukan sendiri oleh rakyat yang tinggal di sana.

Akibat pernyataan Takaichi ini, hubungan kedua negara langsung renggang. China pun tak segan mengambil langkah-langkah tegas. Mereka mengimbau warganya untuk menunda perjalanan ke Jepang, menghentikan sementara impor produk laut, hingga membatalkan penayangan dua film Jepang di bioskop-bioskop China. Tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya Beijing memandang masalah ini.

Fu Cong menuntut Jepang untuk segera menghentikan segala bentuk provokasi. Ia juga meminta Takaichi menarik kembali pernyataannya yang dinilai sebagai tantangan terbuka terhadap kepentingan nasional China.

Di balik semua ini, China kerap merujuk pada Deklarasi Postdam dan Kairo sebagai dasar hukum klaimnya atas Taiwan. Meski begitu, banyak pengamat yang berpendapat bahwa dokumen-dokumen tersebut lebih bersifat pernyataan niat dan tidak benar-benar mengikat secara hukum. Namun bagi Beijing, argumen historis ini tetap menjadi fondasi yang kokoh untuk posisinya bahwa Taiwan dan wilayah lain yang pernah diduduki Jepang harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.