Jimly Didesak Fokus Reformasi Polri, Bukan Urus Damai Kasus Ijazah Palsu

Menurut sejumlah pengamat, Jimly semestinya mengevaluasi kinerja Polri selama 10 tahun terakhir di era Jokowi. Dari kepemimpinan Tito Karnavian hingga Listyo Sigit Prabowo, Polri berubah dari alat negara menjadi alat kekuasaan yang gemar melakukan kriminalisasi.

Nama-nama seperti Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ust Alfian Tanjung, Ust Muhammad Al Khattath, Habib Rizieq Shihab, Ust Maheef at Tuwailibi, Ust Farid Okbah, Anton Permana, Ruslan Buton, Alimudin Baharsyah, Ust Heru Elyasa, Gus Nur, dan Bambang Tri adalah bukti nyata praktik kriminalisasi polisi di era Jokowi. Tugas Komisi Reformasi Polri yang dipimpin Jimly seharusnya memastikan hal serupa tidak terulang di masa depan.

Kasus Roy Suryo dan kawan-kawannya menunjukkan dengan jelas bagaimana polisi melakukan kriminalisasi sekaligus tebang pilih. Hukum jadi tajam ke pengkritik pemerintah, tapi tumpul pada kubu Jokowi.

Laporan pemalsuan dokumen di Bareskrim dihentikan. Sementara laporan terhadap Jokowi di Polda justru dilanjutkan sampai status tersangka. Kritik soal ijazah dibungkam dengan pasal pidana. Semua ini terjadi di depan mata Jimly Assyidiqy.

Lalu, kenapa Tim Reformasi Polri malah sibuk mengurusi ijazah palsu? Dan ikut campur dengan wacana mendamaikan kepalsuan?

Tindakan Jimly inilah yang menurut saya memupus harapan publik pada lembaga Komisi Reformasi Polri yang baru dibentuk Presiden. Alih-alih mereformasi Polri, komisi ini malah sibuk membela kasus ijazah palsu Jokowi.

Sikap tim kami jelas dan tegas. Tak akan ada perdamaian dengan kepalsuan, kebohongan, apalagi kezaliman. Masyarakat jangan percaya pada siapapun yang mengaku ingin membantu dengan membangun narasi damai. Mereka itu cuma petualang yang cari untung dari perjuangan rakyat membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. [].