Vonis Mati untuk Eks Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina

Pengadilan Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Senin (17/11). Putusan ini menyusul dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perintah tindakan kekerasan selama demonstrasi tahun 2024.

Peristiwa demonstrasi tersebut menyebabkan lengsernya pemerintahan Hasina. Mantan pemimpin Bangladesh ini kemudian mengungsi ke India dan menjalani proses pengadilan secara in absentia atau tanpa kehadiran langsung.

Kekhawatiran Kerusuhan Pasca Vonis

Partai Liga Awami, sebagai pendukung setia Hasina, menyuarakan kekhawatiran bahwa putusan hukuman mati ini berpotensi memicu gelombang kerusuhan berdarah di berbagai wilayah Bangladesh. Situasi ini semakin memanas dengan adanya laporan ledakan 30 bom rakitan di berbagai lokasi strategis Ibu Kota Dhaka sehari sebelum vonis diumumkan.

Proses Hukum dan Reaksi

Selama persidangan, jaksa penuntut mengajukan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berujung pada vonis mati. Dakwaan ini didasarkan pada peristiwa demonstrasi besar-besaran tahun sebelumnya yang menelan korban jiwa dari kalangan pengunjuk rasa.

Suasana ruang sidang menjadi riuh dengan sorak sorai dan tepuk tangan ketika hakim membacakan putusan. Meskipun mendapatkan hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung, putra Hasina, Sajeeb Wazed, menyatakan bahwa keluarga akan menunda proses banding hingga pemerintahan demokratis terbentuk di Bangladesh.

Pernyataan Resmi Sheikh Hasina

Merespons putusan pengadilan, mantan perdana menteri Bangladesh ini menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa vonis berasal dari proses peradilan yang tidak independen. Menurut Hasina, pengadilan dibentuk oleh pemerintahan transisi tanpa mandat demokratis yang sah.

Dalam pernyataan tertulisnya, Hasina menambahkan: "Putusan ini menunjukkan bias politik dan motivasi terselubung dari kalangan ekstremis dalam pemerintahan sementara. Tujuan mereka jelas untuk menghilangkan pengaruh politik saya dan melemahkan posisi Liga Awami sebagai kekuatan politik utama di Bangladesh."

Jadwal pemilihan umum Bangladesh berikutnya direncanakan akan diselenggarakan pada awal Februari 2026, yang menjadi penanda penting dalam proses transisi demokrasi di negara tersebut.